PBB: Sanksi ke Myanmar Harus Ditujukan ke Pemimpin Kudeta, Bukan Warga

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Jumat, 12 Feb 2021 18:40 WIB
Demonstrators display three-fingered salute, a symbol of resistance at an intersection in Yangon, Myanmar Wednesday, Feb. 10, 2021. Protesters continued to gather Wednesday morning in Yangon breaching Myanmars new military rulers decrees that effectively banned peaceful public protests in the countrys two biggest cities. (AP Photo)
Demo Myanmar (Foto: AP Photo)
Jenewa -

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan sanksi yang dijatuhkan atas kudeta di Myanmar harus 'dengan hati-hati ditargetkan' terhadap mereka yang bertanggung jawab. Sanksi harus menghindari merugikan orang-orang yang rentan.

Seperti dilansir AFP, Jumat (12/2/2021), berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, wakil Kepala Hak Asasi PBB Nada al-Nashif menyatakan keprihatinannya setelah Washington mengumumkan sanksi terhadap para jenderal militer Myanmar. Negara lain sedang mempertimbangkan langkah serupa.

"Sanksi apa pun yang sedang dipertimbangkan harus dengan hati-hati ditujukan terhadap individu tertentu yang secara kredibel diduga telah melanggar hak-hak rakyat," kata al-Nashif.

"Para pemimpin kudeta ini adalah fokus yang tepat dari tindakan semacam itu," katanya, menambahkan bahwa "sangat penting bahwa tidak ada kerugian yang harus ditimpakan pada orang-orang yang paling rentan di negara itu."

Al-Sharif berpidato di sesi khusus dewan untuk membahas situasi di Myanmar setelah militer di sana merebut kendali pada 1 Februari.

Sanksi baru AS menargetkan Min Aung Hlaing dan jenderal tinggi lainnya, setelah Presiden Joe Biden mengumumkan pemerintahannya memutus akses militer ke dana bantuan $ 1 miliar.

Disaksikan Seluruh Dunia

Unjuk rasa besar selama berhari-hari memenuhi kota-kota di sekitar Myanmar untuk menuntut kembalinya Aung San Suu Kyi dan menentang perintah militer untuk tidak berkerumun.

"Dunia sedang menyaksikan," al-Nashif memperingatkan.

"Perintah kejam telah dikeluarkan minggu ini untuk mencegah pertemuan damai dan kebebasan berekspresi, dan kehadiran polisi dan militer di jalan-jalan telah tumbuh secara progresif selama beberapa hari terakhir," ujar dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2