Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengejutkan banyak pihak dengan menyerukan disusunnya konstitusi baru untuk Turki. Pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dijerat dakwaan mengimpor alat komunikasi ilegal setelah dia ditahan oleh militer yang mengambil alih pemerintahannya.
Dalam pernyataannya, Erdogan menyebut konstitusi lama telah menjadi 'sumber masalah' sehingga sudah saatnya Turki menyusun konstitusi baru. Mitra koalisi pemerintahan Erdogan mendukung seruan itu.
Usai kudeta militer awal pekan ini, Suu Kyi yang kini menjadi tahanan rumah dijerat dakwaan oleh Kepolisian Myanmar. Dia didakwa melanggar undang-undang ekspor-impor terkait kepemilikan alat komunikasi ilegal di kediamannya yang ditemukan saat penggeledahan baru-baru ini.
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Rabu (3/2/2021):
- Panglima Militer Myanmar Sebut Kudeta 'Tak Terhindarkan'
Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menegaskan bahwa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebagai hal yang 'tak terhindarkan'. Ini menjadi komentar publik pertama Min Aung Hlaing setelah militer melakukan kudeta pada awal pekan ini.
Seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021), militer Myanmar mengejutkan seluruh penduduk negara itu saat menahan Suu Kyi dan tokoh politik senior lainnya dari Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang berkuasa dalam penggerebekan dini hari pada Senin (1/2) waktu setempat, menjelang digelarnya sidang parlemen setempat.
Dalam komentar publik pertamanya, Min Aung Hlaing menyatakan pengambilalihan oleh militer itu 'sejalan dengan hukum' setelah pemerintah Myanmar gagal menanggapi keluhan soal kecurangan pemilu.
- AS Blokir Bantuan untuk Myanmar Usai Kudeta Militer
Otoritas Amerika Serikat (AS) secara resmi menetapkan militer Myanmar telah melakukan kudeta. Penetapan ini secara legal mewajibkan AS untuk mengakhiri bantuan bagi pemerintah Myanmar.
"Kami telah menilai bahwa tindakan militer Burma (nama lain Myanmar) pada 1 Februari, setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih, merupakan kudeta militer," tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021).
"Amerika Serikat akan terus bekerja secara erat dengan mitra-mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung penghormatan terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Burma," imbuhnya.
Di bawah aturan hukum AS, negara itu dilarang membantu pemerintah Myanmar namun dampaknya sebagian besar bersifat simbolis, karena hampir semua bantuan di Myanmar diberikan ke saluran-saluran non-pemerintah.
