Erdogan Siapkan Konstitusi Baru Turki, Suu Kyi Dijerat Dakwaan Impor Ilegal

International Updates

Erdogan Siapkan Konstitusi Baru Turki, Suu Kyi Dijerat Dakwaan Impor Ilegal

Novi Christiastuti - detikNews
Rabu, 03 Feb 2021 18:59 WIB
Setelah Erdogan sebut Macron perlu perawatan mental, Prancis tuduh Turki coba picu kebencian terhadap Prancis
Recep Tayyip Erdogan (dok. BBC World)
Jakarta -

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengejutkan banyak pihak dengan menyerukan disusunnya konstitusi baru untuk Turki. Pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dijerat dakwaan mengimpor alat komunikasi ilegal setelah dia ditahan oleh militer yang mengambil alih pemerintahannya.

Dalam pernyataannya, Erdogan menyebut konstitusi lama telah menjadi 'sumber masalah' sehingga sudah saatnya Turki menyusun konstitusi baru. Mitra koalisi pemerintahan Erdogan mendukung seruan itu.

Usai kudeta militer awal pekan ini, Suu Kyi yang kini menjadi tahanan rumah dijerat dakwaan oleh Kepolisian Myanmar. Dia didakwa melanggar undang-undang ekspor-impor terkait kepemilikan alat komunikasi ilegal di kediamannya yang ditemukan saat penggeledahan baru-baru ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Rabu (3/2/2021):

- Panglima Militer Myanmar Sebut Kudeta 'Tak Terhindarkan'

ADVERTISEMENT

Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menegaskan bahwa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebagai hal yang 'tak terhindarkan'. Ini menjadi komentar publik pertama Min Aung Hlaing setelah militer melakukan kudeta pada awal pekan ini.

Seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021), militer Myanmar mengejutkan seluruh penduduk negara itu saat menahan Suu Kyi dan tokoh politik senior lainnya dari Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang berkuasa dalam penggerebekan dini hari pada Senin (1/2) waktu setempat, menjelang digelarnya sidang parlemen setempat.

Dalam komentar publik pertamanya, Min Aung Hlaing menyatakan pengambilalihan oleh militer itu 'sejalan dengan hukum' setelah pemerintah Myanmar gagal menanggapi keluhan soal kecurangan pemilu.

- AS Blokir Bantuan untuk Myanmar Usai Kudeta Militer

Otoritas Amerika Serikat (AS) secara resmi menetapkan militer Myanmar telah melakukan kudeta. Penetapan ini secara legal mewajibkan AS untuk mengakhiri bantuan bagi pemerintah Myanmar.

"Kami telah menilai bahwa tindakan militer Burma (nama lain Myanmar) pada 1 Februari, setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih, merupakan kudeta militer," tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021).

"Amerika Serikat akan terus bekerja secara erat dengan mitra-mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung penghormatan terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Burma," imbuhnya.

Di bawah aturan hukum AS, negara itu dilarang membantu pemerintah Myanmar namun dampaknya sebagian besar bersifat simbolis, karena hampir semua bantuan di Myanmar diberikan ke saluran-saluran non-pemerintah.

- Erdogan Siapkan Konstitusi Baru untuk Turki

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengejutkan banyak pihak saat menyerukan bahwa sekarang saatnya bagi Turki untuk mengadopsi konstitusi baru. Namun demikian, seruan soal konstitusi baru itu menuai dukungan dari mitra koalisi pemerintahan Erdogan.

Seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021), seruan itu juga memicu spekulasi bahwa Erdogan sedang mencari cara untuk memperpanjang kekuasaannya.

Dalam pernyataannya, Erdogan menyebut bahwa konstitusi lama Turki telah menjadi 'sumber masalah'. Diucapkan juga oleh Erdogan bahwa dirinya akan mendorong majelis konstitusional jika mitra juniornya di Partai Gerakan Nasionalis atau MHP mendukung penulisan ulang Konstitusi Turki.

- Pendukung 'Partai Patriot' untuk Trump Berkembang Pesat di Facebook

Para pendukung mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menggalang dukungan di media sosial untuk gagasan pembentukan 'Partai Patriot'. Kajian terbaru menunjukkan bahwa upaya penggalangan dukungan itu mengalami perkembangan cukup pesat.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (3/2/2021), dalam upayanya, para pendukung Trump itu dilaporkan menggunakan referensi kelompok milisi dan bahkan mempromosikan campuran teori-teori konspirasi.

Di tengah perselisihan dengan beberapa pemimpin Partai Republik usai rusuh Gedung Capitol pada 6 Januari lalu, Trump diketahui membahas soal pembentukan sebuah partai politik baru. Hal itu diungkapkan sejumlah penasihatnya. Namun, komisi aksi 'Save America PAC' yang dicetuskan Trump baru-baru ini menyatakan sang mantan presiden telah mengesampingkan gagasan partai baru untuk saat ini.

Kendati demikian, upaya penggalangan dukungan untuk partai baru itu semakin berkembang pesat di media sosial, terutama Facebook. Hasil kajian terbaru dari kelompok pemantau Tech Transparency Project (TTP) menyatakan beberapa kelompok dengan nama 'Partai Patriot' memperoleh ribuan anggota dalam hitungan hari.

- Kudeta Myanmar, Aung San Suu Kyi Dijerat Dakwaan Impor Ilegal

Kepolisian Myanmar menjeratkan dakwaan mengimpor perlengkapan komunikasi secara ilegal terhadap pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi usai kudeta militer terjadi. Atas dakwaan itu, Suu Kyi akan ditahan hingga 15 Februari karena penyelidikan masih berlangsung.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (3/2/2021), Suu Kyi ditahan oleh militer bersama jajaran menteri dan para tokoh senior pemerintahan lainnya saat kudeta berlangsung pada Senin (1/2) waktu setempat. Saat ini dilaporkan Suu Kyi menjadi tahanan rumah di kediamannya di Naypyitaw.

Dokumen yang diajukan polisi ke pengadilan setempat membeberkan tuduhan yang dijeratkan terhadap pemimpin berusia 75 tahun itu. Disebutkan dalam dokumen itu bahwa beberapa radio walkie-talkie ditemukan dalam penggeledahan di kediaman Suu Kyi di Naypyitaw.

Dokumen itu menyebut alat komunikasi radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

Halaman 2 dari 2
(nvc/nvc)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads