Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menegaskan bahwa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebagai hal yang 'tak terhindarkan'. Ini menjadi komentar publik pertama Min Aung Hlaing setelah militer melakukan kudeta pada awal pekan ini.
Seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021), militer Myanmar mengejutkan seluruh penduduk negara itu saat menahan Suu Kyi dan tokoh politik senior lainnya dari Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang berkuasa dalam penggerebekan dini hari pada Senin (1/2) waktu setempat, menjelang digelarnya sidang parlemen setempat.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang memimpin militer Myanmar kemudian diberi 'kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif', yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan junta militer setelah 10 tahun menjalani pemerintahan demokratis.
Dalam komentar publik pertamanya, Min Aung Hlaing menyatakan pengambilalihan oleh militer itu 'sejalan dengan hukum' setelah pemerintah Myanmar gagal menanggapi keluhan soal kecurangan pemilu.
"Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara ini dan itulah mengapa kita harus memilihnya," ucap Min Aung Hlaing dalam rapat kabinet pertama, seperti disampaikan via akun Facebook resmi militer Myanmar.
Di ibu kota Naypyitaw, tentara-tentara bersenjata disiagakan di luar gedung asrama untuk anggota parlemen. Salah satu anggota parlemen NLD menyebutnya sebagai 'pusat penahanan terbuka', meskipun pada malam hari para politikus bebas untuk pergi.
Pernyataan pada halaman Facebook terverifikasi milik NLD menyerukan pembebasan Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta seluruh anggota partai yang ditahan. Diserukan juga agar militer 'mengakui hasil pemilihan umum tahun 2020 yang terkonfirmasi'.
