Negara-negara ASEAN Bahas Kudeta Militer di Myanmar

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 18:25 WIB
ASEAN Perkuat Kerjasama Ekonomi Guna Hadapi Eskalasi Perang Dagang Cina-AS
Ilustrasi (dok. DW News)
Bandar Seri Begawan -

Negara-negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN tengah membahas kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Dibahas juga soal pernyataan bersama yang akan dirilis oleh ASEAN terkait situasi terkini di Myanmar.

Seperti dilansir Channel News Asia, Senin (1/2/2021), Brunei selaku ketua ASEAN saat ini, menuturkan bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan negara-negara anggota lainnya soal perkembangan situasi di Myanmar.

"Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN sedang berkonsultasi dengan Negara Anggota ASEAN lainnya soal dukungan mereka untuk pernyataan ASEAN," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Brunei.

Pada Senin (1/2) waktu setempat, militer Myanmar menahan sejumlah tokoh politik negara itu, termasuk pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, sejumlah anggota parlemen dari Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang berkuasa dan beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar.

Dalam pernyataannya, militer Myanmar mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan masa darurat selama satu tahun ke depan. Diumumkan juga oleh militer Myanmar bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing selaku Panglima Militer Myanmar.

Militer Myanmar dalam pernyataannya menyebut bahwa alasan penahanan dan pengambilalihan itu sebagian karena kegagalan pemerintah sipil Myanmar dalam mengambil tindakan terhadap keluhan militer soal kecurangan pemilu November 2020 dan kegagalan menunda pemilu karena pandemi virus Corona (COVID-19).

Negara-negara Asia Tenggara telah merilis pernyataan beragam terkait situasi terkini di Myanmar. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyerukan Myanmar untuk mematuhi prinsip-prinsip piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional.

Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mendorong penggunaan dialog untuk menyelesaikan masalah.

"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa semua perbedaan terkait pemilu harus ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Selanjutnya
Halaman
1 2