.webp)
Kamboja dan Thailand yang sama-sama bertetangga dengan Myanmar enggan mengomentari situasi terkini di negara tetangganya itu. Kedua negara kompak menyebut kudeta militer yang terjadi di Myanmar merupakan 'urusan dalam negeri'.
Seperti dilansir Channel News Asia, Senin (1/2/2021), Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, menyampaikan penegasan itu dalam pernyataan terbarunya.
"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN maupun negara lain di mana pun," tegas PM Hun Sen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui bahwa PM Hun Sen mengambil alih kekuasaan penuh dari mitra koalisinya tahun 1997 lalu dan partainya berkuasa di Kamboja sejak saat itu.
Dalam pernyataan terpisah, seperti dilansir Bangkok Post, Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, juga menuturkan penegasan yang sama.
"Itu urusan dalam negeri mereka," jawab Prawit saat ditanya wartawan setempat soal kudeta militer di Myanmar.
Ditambahkan Prawit bahwa pemerintah Thailand lebih mengkhawatirkan soal kasus virus Corona (COVID-19) impor dari Myanmar, sebagai dampak dari kudeta. Thailand dan Myanmar diketahui berbagi perbatasan darat sepanjang 2.400 kilometer.
Militer Myanmar menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada Senin (1/2) dini hari waktu setempat. Sejumlah tokoh senior pemerintahan dan beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga dilaporkan ikut ditahan.
Dalam pernyataan terbaru via televisi miliknya, Myawaddy Television, militer Myanmar mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan masa darurat selama satu tahun ke depan.
Diumumkan juga bahwa kekuasaan diserahkan kepada Jenderal Min Aung Hlaing sebagai Panglima Militer Myanmar.
