Pemimpin Dunia Ramai-ramai Kecam Kudeta Militer di Myanmar

ADVERTISEMENT

Pemimpin Dunia Ramai-ramai Kecam Kudeta Militer di Myanmar

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 15:55 WIB
Myanmar leader Aung San Suu Kyi watches the vaccination of health workers at hospital Wednesday, Jan. 27, 2021, in Naypyitaw, Myanmar. Health workers in Myanmar on Wednesday became the countrys first people to get vaccinated against COVID-19, just five days after the first vaccine supply was delivered from India. (AP Photo/Aung Shine Oo)
Aung San Suu Kyi dan tokoh senior pemerintahan Myanmar ditahan militer yang melakukan kudeta awal pekan ini (dok. AP Photo)
London -

Kecaman untuk kudeta militer di Myanmar mengalir dari para pemimpin dunia. Negara-negara Barat menyerukan militer Myanmar untuk segera membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan.

Seperti dilansir AFP, Senin (1/2/2021), Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mengecam kudeta militer dan penahanan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Saya mengecam kudeta dan penahanan tidak sah terhadap sejumlah warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil harus dibebaskan," ucap PM Johnson dalam pernyataan via Twitter.

Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya juga menyerukan agar Suu Kyi dibebaskan dan agar demokrasi dipulihkan di Myanmar. "Kami meminta pembebasan para pemangku kepentingan termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang ditahan hari ini," cetus Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya.

"Mendorong tentara nasional (Myanmar) untuk segera memulihkan sistem politik demorasi di Myanmar," imbuh pernyataan itu.

Seruan serupa disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, yang dalam pernyataannya mengecam kudeta militer Myanmar dan menyerukan semua orang yang ditahan secara tidak sah untuk dibebaskan.

"Saya mengecam keras kudeta di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak sah dalam penggerebekan di berbagai wilayah negara itu," ujar Michel dalam pernyataan via Twitter. "Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," imbuhnya.

Kecaman juga datang dari Amerika Serikat (AS), Australia, Norwegia, Kanada dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menegaskan bahwa AS 'akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab jika langkah-langkah ini tidak dicabut'.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT