"Saat memimpin sidang pemakzulan, president pro tempore mengambil sumpah khusus tambahan untuk membela keadilan yang tidak memihak sesuai Konstitusi dan undang-undang. Itu adalah sumpah yang saya anggap sangat serius," tegasnya.
Partai Demokrat dan Partai Republik sebelumnya sepakat menunda sidang pemakzulan Trump hingga awal Februari, demi memberikan waktu kepada tim kuasa hukum Trump untuk bersiap dan memberi waktu kepada Senat untuk melakukan tugasnya menetapkan anggota kabinet pilihan Presiden AS, Joe Biden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden sendiri sebelumnya menuturkan melalui juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, bahwa dirinya 'menyerahkan kepada anggota Senat, Partai Demokrat dan Partai Republik, untuk memutuskan bagaimana meminta pertanggungjawaban mantan presiden'.
Sejumlah politikus Republikan sebelumnya mengecam rencana digelarnya sidang pemakzulan Trump oleh Senat dan beberapa berargumen bahwa Senat AS tidak memiliki wewenang untuk mengadili seorang warga negara biasa, yang merupakan status Trump saat ini.
Pemimpin mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, dari Partai Demokrat menyangkal argumen itu pada Senin (25/1) waktu setempat. "Sama sekali tidak masuk akal. Teori bahwa Senat tidak dapat mengadili mantan pejabat akan sama saja dengan 'kartu bebas keluar penjara' konstitusional bagi presiden mana pun yang melakukan pelanggaran yang bisa dimakzulkan," tegasnya.
Dalam sidang pemakzulan kali ini, dibutuhkan sedikitnya dukungan 17 Senator Republikan untuk mencapai batasan dua pertiga suara mayoritas yang diperlukan untuk menyatakan Trump bersalah dan dimakzulkan sepenuhnya. Meskipun diperkirakan ada banyak Senator Republikan yang akan menyatakan Trump bersalah, namun kecil kemungkinan jumlahnya mencapai 17 orang.
Jika Trump dinyatakan bersalah dalam sidang pemakzulan, maka Senat akan bisa melarangnya untuk menjabat kembali -- langkah yang bisa mencegah Trump untuk maju capres tahun 2024.
(nvc/ita)