.webp)
Presiden Brasil Jair Bolsonaro tetap konsisten menolak aturan pemakaian masker di tengah pandemi Corona. Bolsonaro pun menghapus salah satu pasal dalam Undang-undang terkait aturan ini.
Sebagaimana diketahui, seorang hakim federal di Brasil, Hakim Renato Borelli memerintahkan Bolsonaro untuk berhenti mengabaikan dekrit wajib memakai masker yang berlaku di Brasilia. Jika Bolsonaro terus melanggar dekrit itu, maka dia harus menghadapi hukuman denda 2 ribu Real (Rp 5,4 juta).
"Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara ini, juga untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara umum, yang berarti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak warga negara atas kesehatan," tegas hakim Borelli dalam putusannya seperti yang dilansir AFP, Rabu (24/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan yang dijatuhkan pada Senin (22/6) waktu setempat ini juga berlaku untuk anggota kabinet dan staf pemerintahan Bolsonaro.
Putusan ini merupakan kelanjutan dari gugatan hukum seorang pengacara setempat yang menyebut Bolsonaro harus ditindak tegas atas 'perilakunya yang tidak bertanggung jawab'.
Bolsonaro pun melawan perintah ini. Presiden yang kerap disamakan dengan Donald Trump ini mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mengharuskan dirinya mengenakan masker di depan umum selama pandemi virus Corona. Bolsonaro menyebut perintah itu 'tidak perlu.
Dilansir dari AFP, Sabtu (27/6/2020), Kantor Jaksa Agung Brasil yang mewakili pemerintah dalam masalah hukum mengatakan putusan itu berlebihan. Pasalnya, masker sendiri sudah diwajibkan di Brasilia.
"Campur tangan dari pengadilan ini tidak perlu," kata juru bicara Kantor Jaksa Agung.
Kontroversi yang terbaru, Bolsonaro menghapus salah satu pasal dalam UU yang mewajibkan pemakaian masker wajah di tempat-tempat umum itu. Padahal, UU ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Tonton video 'Corona 'Membuas', Presiden Brasil Diminta Mundur':
Seperti dari dilansir AFP, Sabtu (4/7/2020), tindakan itu dilakukan oleh Bolsonaro pada Jumat (3/7). Pemimpin sayap kanan itu menggunakan kekuatan hak vetonya untuk menghapus pasal yang mewajibkan orang mengenakan masker di toko-toko dan gereja.
Masker sudah wajib di beberapa negara bagian Brasil, seperti Sao Paulo dan Rio de Janeiro, tetapi ini adalah hukum pertama di tingkat nasional.
Salah satu pasal dalam UU itu menetapkan bahwa masker harus dipakai di "perusahaan komersial dan industri, tempat ibadah, tempat pengajaran dan juga tempat-tempat tertutup di mana orang berkumpul."
Bolsonaro menuduh pasal itu tidak konstitusional, dengan merujuk pada tempat-tempat tertutup di mana bisnis dan pertemuan berlangsung.
Chamber of Deputies bersikeras pasal ini merujuk ke tempat-tempat yang "dapat diakses oleh publik" dan bukan rumah-rumah, yang dilindungi oleh konstitusi.
Bolsonaro juga memveto pasal yang menginginkan pertokoan dan bisnis untuk menyediakan masker kepada para staf dan memerintahkan otoritas publik untuk mendistribusikan masker kepada "orang yang rentan secara ekonomi."
Kongres sekarang harus mempelajari veto presiden Bolsonaro itu dan memutuskan apakah akan mempertahankan atau mencabutnya.
Sejak awal wabah virus, Bolsonaro telah meminimalkan risiko dari apa yang awalnya ia sebut "flu ringan" dan melanggar aturan jarak sosial dan langkah-langkah pembatasan, seperti mengenakan masker di depan umum.
Brasil adalah negara dengan dampak terburuk kedua di dunia dalam pandemi ini, dengan lebih dari 61.000 kematian dan 1,5 juta kasus.
