Raup Rp 1 M dari Lelang Masker Saat Wabah Corona, Politikus Jepang Dikecam

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 09 Mar 2020 18:09 WIB
An officer wearing a face mask and shield works at a quarantine station at Narita airport, Chiba prefecture on March 9, 2020. - Japanese Prime Minister Shinzo Abe on March 5 announced that foreign arrivals who have recently been in China or South Korea would be required to spend 14 days in quarantine amid concerns of the COVID-19 novel coronavirus. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Ilustrasi -- Seorang petugas di Bandara Narita memakai masker dan pelindung wajah (Kazuhiro NOGI/AFP)
Tokyo -

Seorang politikus Jepang dikecam setelah meraup dana sebesar 8,8 juta Yen (Rp 1,2 miliar) dari upaya lelang masker secara online di tengah wabah virus Corona. Lelang masker ini dilakukan saat Jepang mengalami kekurangan stok masker dalam menghadapi wabah tersebut.

Seperti dilansir AFP, Senin (9/3/2020), politikus bernama Hiroyuki Morota ini merupakan seorang anggota dewan prefektur Shizuoka dan merupakan pemilik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor.

Dalam konferensi pers, Morota meminta maaf atas tindakannya, namun membela keputusannya untuk melelang persediaan masker miliknya secara online. Dia hanya mengakui bahwa tindakannya itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat.

Disebutkan Morota bahwa dirinya telah melelang beberapa paket masker, dengan beberapa paket berisi 2 ribu buah, melalui internet selama belasan kali dalam kurun waktu satu bulan. Dari aktivitasnya itu, Morota meraup 8,88 juta Yen atau setara Rp 1,2 miliar. Setiap paket dilelangnya seharga 34 ribu Yen hingga 170 Yen.

Lebih lanjut, seperti dilaporkan surat kabar lokal Shizuoka Shimbun, Morota mengaku dirinya telah membeli masker-masker itu sejak 10 tahun lalu di China. Disebutkan Morota bahwa dia membeli masker itu dengan harga 15 Yen (Rp 2 ribu) per buah, atau 30 ribu Yen (Rp 4,1 juta) per paket yang berisi 2 ribu masker.

"Masker itu merupakan barang inventaris yang telah disimpan di perusahaan saya selama bertahun-tahun. Itu bukannya saya mendapat laba yang tidak adil," sebutnya. "Tapi sebagai anggota dewan prefektur, saya merasa saya punya tanggung jawab moral," imbuh Morota.

Selanjutnya
Halaman
1 2