.webp)
Sidang digelar di Markas PBB, New York, AS, sebagaimana dilansif AFP pada Rabu (8/5/2019). Mereka membahas hak-hak warga pribumi di Kawasan Otonom Xinjiang.
Diplomat AS untuk PBB, Courtney Nemoff, menyebut perlakuan otoritas China terhadap Uighur seharusnya menjadi salah satu faktor dalam menentukan keanggotaan dalam forum PBB. Semua negara anggota PBB punya tugas melindung orang pribumi di seluruh dunia, China-pun juga harus demikian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Amerika Serikat khawatir bahwa lebih dari 1 juta warga Uighur, etnis Kazakh, Kyrgyz dan minoritas muslim lainnya telah mengalami penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, penyiksaan dan kematian di kamp-kamp di Xinjiang, China," sebut Nemoff dalam pernyataannya.
Seorang diplomat China langsung menyerukan penolakan keras terhadap pernyataan Nemoff tersebut. Dia menyebut ujaran diplomat AS d atas sebagai sampah belaka. Ujaran diplomat AS dilihatnya berdasar pada 'ketidaksenangan'.
"Perwakilan AS menyampaikan tuduhan tidak beralasan terhadap China dan memfitnah China," tegas diplomat China tersebut.
Kepala Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa, dihadirkan AS. Menurut China, Dolkum Isa memang didukung AS untuk menyerang China, sehingga selalu punya pemikiran yang mendukung pandangan Negeri Paman Sam. China menyebut Isa telah ditetapkan sebagai seorang 'teroris' oleh pemerintahnya.
Soal perlakuan pemerintah China terhadap etnis Uighur, sebelumnya diberitakan BBC, ada aplikasi ponsel pintar untuk memantau warga Xinjiang. Aplikasi ini menargetkan "tipe orang 36" yang harus diperhatikan oleh pihak berwenang.
Orang tipe 36 meliputi orang-orang yang jarang menggunakan pintu depan rumah mereka, menggunakan jumlah listrik yang tidak normal dan orang-orang yang melakukan ibadah haji tanpa izin negara, hingga imam berdoktrin Wahabi.
Informasi yang diambil dari aplikasi kemudian diinput ke dalam sistem pusat platform operasi gabungan terpadu (IJOP) - sistem utama untuk mengawasi massal di Xinjiang, demikian kata Human Rights Watch (HRW).
Etnis Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang kerap dipersekusi pemerintah China. Komite hak asasi manusia PBB menyebut, setidaknya, satu juga warga Uighur ditahan di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Xinjiang adalah wilayah semi-otonom dan setidaknya, secara teori, memiliki wewenang untuk memerintah daerahnya sendiri. Etnis Uighur adalah salah satu suku minoritas muslim di China, memiliki populasi sebesar 45% di Uighur.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga pernah bikin geram China. Dilansir AFP, Kamis (28/3), Pompeo menyebut perlakuan China terhadap umat muslim di Xinjiang sebagai "kemunafikan memalukan".
Pompeo mengatakan hal itu usai berbicara dengan Mihrigul Tursun, seorang etnis Uighur yang pernah ditahan di kamp penahanan di Xinjiang. Perempuan itu telah terang-terangan berbicara di AS mengenai apa yang disebutnya sebagai penyiksaan berskala luas di penjara-penjara China untuk minoritas Uighur.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menyatakan kegeramannya atas komentar Pompeo. Kepada para wartawan di Beijing, dia mengatakan bahwa komentar Pompeo tersebut "sangat absurd dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China".
"Saat ini, keseluruhan situasi di masyarakat Xinjiang adalah stabil... dan semua kelompok etnis hidup rukun. Kami menyerukan AS untuk menghormati fakta-fakta ... dan menghentikan tuduhan tak berdasar dan jahat terhadap pihak China," tutur Geng Shuang saat itu, geram ke Pompeo.
Pemerintah China menyebut kamp-kamp itu sebagai "pusat-pusat pelatihan kejuruan" yang memberikan pelajaran bahasa dan pekerjaan, menjauhkan warga lokal dari ekstremisme, bukan kamp penahanan.
Harapan Ma'ruf Amin ke Pemerintah untuk Kaum Uighur:
Halaman 2 dari 2
