Setelah menghabiskan 47 tahun di luar negeri, musisi Iran, Bijan Mortazavi kembali ke kampung halamannya pada akhir September tahun ini.
Mortazavi merupakan salah satu pemain biola, penyanyi dan komponis paling terkenal di Iran.
Pada Juli 2026, ia tampil dengan biola putih ciri khasnya, pada upacara penutupan ajang Piala Dunia bersama New York Philharmonic Orchestra.
Ia sempat mengunggah video bersama istrinya di media sosial. Mereka terlihat berjalan-jalan di berbagai sudut ibu kota Iran, Teheran. Banyak warga menyambut kepulangannya dan menyapanya dengan hangat.
Selain Mortazavi, penyanyi Mohsen Namjoo juga baru-baru ini kembali ke Iran setelah sekitar 20 tahun hidup di pengasingan.
Namjoo dikenal secara internasional berkat musik eksperimentalnya yang memadukan teknik vokal tradisional Persia dan lirik puitis dengan unsur blues, rock, jazz dan folk.
Pada tahun 2009, pengadilan di Teheran menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepadanya secara in absentia atau tanpa kehadirannya di pengadilan.
Ia dituduh menghina tempat-tempat suci dan mengejek ayat-ayat Al-Qur'an, serta tuduhan lainnya.
Dalam sebuah video yang diunggah setelah kepulangannya ke Iran, Namjoo mengatakan bahwa ia kembali untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan kerabatnya di sana.
Kepulangan musisi Iran sebagai alat politik
Pada 27 Agustus, Abbas Salehi, Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran, mengatakan dalam wawancara dengan media Iran Farhikhtegan bahwa kementeriannya telah menyusun daftar berisi lebih dari 100 pesohor asal Iran yang tinggal di luar negeri.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan mereka yang ada di dalam daftar tersebut untuk berkunjung atau kembali ke Iran.
Salehi juga menegaskan bahwa, bahkan mereka yang menjadi "kritikus Republik Islam Iran" dapat kembali ke Iran kapan saja. Namun, ia menambahkan bahwa kepulangan para seniman tersebut tidak serta-merta membuat mereka diizinkan untuk tampil di Iran. Mereka bisa saja hanya datang untuk berkunjung.
Sina Yousefi, seorang pengacara hak asasi manusia, merujuk pada Pasal 12 dalam International Covenant on Civil and Political Rights, yang juga telah ditandatangani Iran. Menurut ketentuan tersebut, tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicegah memasuki negaranya sendiri. Hak ini tidak boleh berdasar pada tingkat loyalitas seseorang terhadap pemerintah, ujarnya kepada DW.
Sementara itu, Sepideh Raissadat, seorang etnomusikolog yang telah lama meneliti sejarah dan perkembangan musik Persia, mengatakan bahwa upaya mendekati tokoh-tokoh terkenal yang tinggal di luar negeri bukanlah hal baru.
"Keinginan untuk merangkul tokoh-tokoh tertentu yang dianggap oleh kalangan reformis lebih kecil kemungkinannya melanggar aturan pemerintah, serta mengajak mereka bekerja sama atau kembali ke Iran, bukanlah hal yang baru," ujarnya.
Raissadat sendiri adalah penyanyi musik klasik Persia yang dikenal secara internasional. Selain berkarya sebagai musisi, ia juga melakukan penelitian akademis. Salah satu disertasinya membahas kehidupan para penyanyi perempuan Iran sejak Revolusi Islam pada 1979.
Musik sebagai alat kontrol negara dan bentuk perlawanan rakyat Iran
"Revolusi 1979 di Iran adalah revolusi yang menentang musik. Musik satu hal yang terlarang," kata Raissadat.
Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan pemimpin revolusi, Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang sejak Juli 1979 secara terbuka menyebut musik sebagai sesuatu yang merusak masyarakat dan menyerukan penghapusan total terhadap musik.
Dalam pidato kepada karyawan Radio Darya pada 21 Juli 1979, Khomeini disebut menyatakan bahwa musik adalah "pengkhianatan terhadap negara" dan "pengkhianatan terhadap generasi muda". Beberapa hari kemudian, surat kabar Iran, Keyhan mengutip pernyataannya yang menyamakan musik dengan "narkoba" dan menyebut bahwa musik harus dimusnahkan sepenuhnya.
Namun, selama Perang Iran dan Irak, yang berlangsung dari 1980 hingga 1988, musik kembali mendapat ruang, terutama dalam bentuk lagu-lagu revolusioner dan religius.
Musik kala itu digunakan untuk membangkitkan rasa nasionalis serta memperkuat identitas dan gotong royong antar masyarakat.
Pemerintah Iran juga gagal sepenuhnya menghilangkan suara perempuan dari ruang publik. "Mereka tidak bisa sepenuhnya menghapus suara perempuan. Suara perempuan kembali hadir melalui paduan suara," kata Raissadat.
Meski demikian, konflik antara negara dan musik terus berlanjut. Selama bertahun-tahun, alat musik tidak boleh ditampilkan di televisi Iran. Instrumen musik bahkan disita atau dihancurkan di jalanan.
Karena takut akan konsekuensinya, para musisi enggan membawa alat musik mereka di tempat umum. Sebagian bahkan menyembunyikannya.
"Mendengarkan musik di rumah merupakan tindakan politik dan itu dilarang. Lalu ketika perempuan mulai bernyanyi, itu juga menjadi tindakan politik yang terlarang," ujar Raissadat.
Ia menambahkan bahwa perkembangan musik pop di Iran juga lahir dari ketegangan politik dan budaya represif tersebut.
"Masyarakat mulai menciptakan musik pop baru untuk menyaingi musik yang berasal dari Amerika Serikat," katanya.
Dalam sepuluh tahun terakhir, media sosial yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah menjadi semakin penting dan berpengaruh.
Perubahan ini terlihat jelas di kalangan generasi muda, termasuk musisi perempuan muda yang kini berani bermain gitar tanpa mengenakan jilbab dan tampil di ruang publik.
Musik sebagai bentuk protes
Raissadat mengamati adanya kecenderungan baru di antara keluarga para pemuda yang tewas dalam gelombang demonstrasi besar di Iran pada akhir Desember 2025 hingga Januari 2026.
Demonstrasi yang dimulai pada 28 Desember 2025 tersebut diwarnai penindasan dan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa ribuan demonstran tewas. Jumlah pasti korban dari aksi tersebut tidak diketahui karena pembatasan informasi yang ketat dari pemerintah Iran.
"Hal paling penting yang kami perhatikan dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan musik oleh keluarga korban yang tewas akibat demonstrasi. Ini sangat bertolak belakang dengan tradisi dan sejarah Syiah," kata Raissadat.
Dalam sejumlah prosesi pemakaman, keluarga korban mengubah acara penghormatan terakhir menjadi bentuk perlawanan baru.
Alih-alih melantunkan nyanyian religius, mereka memutar musik, sementara para pelayat bernyanyi dan menari bersama. Dengan cara ini, mereka dengan sengaja menciptakan kebiasaan yang berlawanan dengan ritual berkabung yang lazim dilakukan.
Raissadat menjelaskan, "Musik menjadi senjata. Mereka yang berduka dapat terhubung secara personal, sekaligus menjadikan musik sebagai sarana untuk menentang nilai-nilai yang diwakili oleh sistem politik saat ini."
"Bahkan menari dengan mengenakan pakaian putih dalam prosesi pemakaman juga telah menjadi simbol perlawanan," pungkas Raissadat.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Athif Aiman
Editor: Yuniman Farid
(nvc/nvc)