Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil terus mengakselerasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah strategis ini diarahkan untuk mendukung penuh penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) dan transformasi digital pemerintahan secara nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan kelengkapan basis data kependudukan menjadi kunci utamanya. Menurut Tito, DItjen Dukcapil saat ini mengelola sistem pendapatan penduduk yang paling mutakhir dan lengkap di seluruh Indonesia.
"Data kependudukan yang dimiliki Dukcapil merupakan data paling lengkap di Indonesia. Di dalamnya terdapat identitas penduduk, data keluarga, status perkawinan, pekerjaan, hingga biometrik berupa sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah (Face Recognition). Seluruh data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah," ujar Tito dalam pernyataan tertulis, Rabu (12/8/2026).
Tercatat hingga 31 Juli 2026, aplikasi IKD telah sukses menjaring sebanyak 21.152.840 pengguna aktif di seluruh Nusantara. Aplikasi ini berfungsi sebagai ID digital untuk menampilkan wujud elektronik dari e-KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga dokumen penting lainnya.
Mengutip data resmi Ditjen Dukcapil, terdapat sejumlah fitur layanan kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat secara Online melalui IKD. Rincian kelengkapan fitur administratif tersebut meliputi:
- Permohonan cetak Kartu Keluarga (KK) dan cetak biodata WNI.
- Pengajuan surat keterangan pindah dan pisah atau pecah KK secara individu.
- Pengecekan informasi golongan darah penduduk.
- Penerbitan akta kelahiran WNI (belum maupun sudah memiliki NIK) serta akta kematian.
- Pengajuan perubahan data pendidikan dan status penduduk nonpermanen.
Transformasi digital dan kelengkapan fitur ini dipercaya membawa angin segar bagi kelancaran tata kelola penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan validitas pendataan masyarakat merupakan nyawa dari program perlindungan sosial
"Transformasi digital yang sedang kita bangun harus dimulai dari data kependudukan yang valid dan terintegrasi. Ketika data akurat, pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran," urai Teguh.
Selain mendukung program pemerintah, implementasi IKD juga memberikan deretan manfaat praktis bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Berikut adalah tiga pemanfaatan utama sistem IKD bagi publik:
- QR Code Scanning Tipe 1: Penduduk membagikan QR Code data kependudukannya secara praktis kepada penyedia layanan.
- QR Code Scanning Tipe 2: Penduduk memindai QR Code milik penyedia layanan langsung menggunakan aplikasi IKD.
- Single Sign-On (SSO): Penduduk memverifikasi data sekaligus membuka aplikasi penyedia layanan secara aman menggunakan otentikasi IKD.
Penguatan sinergi strategis juga terus dibangun oleh Kemendagri bersama dengan Dewan Energi Nasional (DEN). Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan secara khusus menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor tersebut.
"Integrasi data kependudukan harus didukung oleh pembangunan ekosistem yang terintegrasi agar pemanfaatan data lebih komprehensif. Sarana dan prasarana pendukung bisa dioptimalkan melalui produk dalam negeri," jelas Luhut.
Ke depannya, Dukcapil telah menyiapkan sejumlah peta jalan pembaruan IKD agar ekosistemnya semakin canggih dan inklusif. Rencana pengembangan tersebut mencakup penyediaan fitur Remote Onboarding berbasis teknologi Liveness Detection hingga penyiapan ruang penyimpanan Digital Folder. Fasilitas berbagi data berbasis persetujuan pemilik serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas turut menjadi fokus pada agenda penyempurnaan mendatang.
Tonton juga video "Cek Kesehatan Gratis Bisa Pakai IKD dan PeduliLindungi"
(ega/ega)