.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dan transformasi digital pemerintahan.
Menurut Tito, data Dukcapil menjadi salah satu basis data penduduk paling lengkap karena mencakup informasi masyarakat Indonesia yang terus diperbarui melalui pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
"Data ini adalah menurut saya, data Dukcapil data tentang penduduk yang paling lengkap se-Indonesia," ujar Tito kepada awak media usai pembukaan Rakornas Dukcapil 2026 dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan, data Dukcapil berasal dari berbagai layanan administrasi kependudukan, mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan identitas. Data tersebut juga dilengkapi dengan fitur biometrik seperti sidik jari, retina mata, dan pengenalan wajah (face recognition).
Menurutnya, kelengkapan data tersebut membuat Dukcapil dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, membaca kondisi suatu wilayah, hingga menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Nah, data ini sangat bermanfaat. Untuk pengambilan kebijakan, untuk membaca suatu masalah, peta, ya. Berapa jumlah laki-laki di satu daerah, berapa perempuan, berapa yang usia misalnya dari 15-30, 30 ke 50, semua bisa dikerjakan dengan basis data itu," kata Tito.
Data Dukcapil Dukung Program Pemerintah Berbasis Data
Selain mendukung penyusunan kebijakan, Tito mengatakan pemanfaatan data Dukcapil juga telah digunakan dalam berbagai program pemerintah, salah satunya digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Ia mencontohkan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi. Tito menyebut, sebelum integrasi data dilakukan, hampir 70 persen data penerima bansos di wilayah tersebut dinilai belum tepat sasaran. Setelah dilakukan pemutakhiran dan integrasi data, penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
"Di Banyuwangi udah dicobakan hampir 70% nggak tepat sasaran. Sekarang sudah bagus tepat sasaran," ujar Tito.
Dari keberhasilan tersebut, pemerintah kemudian memperluas penerapan digitalisasi bansos ke sejumlah daerah lain. Tito menyebut integrasi data memungkinkan pemerintah melihat kondisi penerima bantuan berdasarkan berbagai informasi pendukung.
Selain untuk program pemerintah, Tito mengatakan data Dukcapil juga telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor lain, termasuk pemilu dan layanan swasta.
"Data ini juga digunakan termasuk untuk pemilu, termasuk juga oleh swasta. Swasta ini misalnya untuk transaksi online, perbankan untuk melihat customer-nya know your customer," jelas Tito.
Dukcapil Jadi Platform Utama Satu Data Indonesia
Lebih lanjut, Tito mengatakan integrasi data kependudukan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan terhubung antarinstansi akan mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan, menjalankan program, serta memberikan layanan publik berbasis digital.
"Kalau semua data kementerian lembaga, program dan anggarannya, digabung dalam satu data, dan kemudian seluruh pemda-pemda digabung, ditambah mungkin dengan swasta BUMN misalnya, maka bisa dibayangkan, kita cukup dengan mengklik saja," ujar Tito.
Menurut Tito, integrasi tersebut akan membuat pemerintah lebih mudah membaca kebutuhan setiap daerah, mulai dari kondisi masyarakat hingga program yang perlu dilakukan. Dengan begitu, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data.
"Platform utamanya adalah Dukcapil, ya, kita akan dengan cepat sekali bisa mengetahui daerah di daerah mana misalnya yang memerlukan pompa karena terjadi kekeringan air. Nah ini kan bisa di-feeding kepada Menteri Pertanian, PU, dan lain-lain," kata Tito.
IKD Dorong Integrasi Layanan Pemerintah
 Foto: Rahmat Khairurizqi |
Selain penguatan pemanfaatan data, Dukcapil juga terus mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan publik.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD saat ini sudah dapat mengakses sejumlah layanan Dukcapil secara digital.
"Sebenarnya sekarang bagi pengguna IKD yang sudah aktivasi, sudah ada 11 layanan Dukcapil yang bisa langsung melalui akses IKD. Tidak harus melalui Dinas Dukcapil," ujar Teguh.
Teguh menjelaskan ke depan IKD juga akan dikembangkan untuk mendukung integrasi layanan pemerintah melalui sistem verifikasi dan validasi digital.
"Nah ini sekali lagi kemudian IKD juga nantinya akan digunakan untuk katakanlah verifikasi, validasi, dan juga single sign-on dengan berbagai portal-portal yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Seperti contohnya adalah digitalisasi bansos," jelas Teguh.
Melalui pemanfaatan NIK, IKD, dan integrasi data antar instansi, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem layanan digital yang lebih terintegrasi serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Sebagai informasi, Rakornas Dukcapil 2026 mengusung tema 'NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah'. Forum ini menjadi wadah penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintahan.
(anl/ega)
