Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7/8). Dalam agenda ini, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Pria yang akrab disapa KDM ini pun langsung mengajak kepengurusan baru untuk berkolaborasi mempercepat pembangunan hingga ke tingkat desa.
"Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik," ujar Dedi atau akrab disapa KDM dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Percepatan penyaluran dana dari provinsi ke desa juga diharapkan mendapat pengawalan LPM agar tetap berbasis lingkungan. KDM menilai peningkatan ekonomi desa sangat krusial demi mencegah warga tergiur iming-iming gaji besar di luar daerah. Harapan palsu ini kerap berujung pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi," jelas KDM.
Selain kasus perdagangan orang, KDM juga menyoroti tingginya perputaran uang judi Online di wilayahnya yang menembus angka Rp 2,5 triliun. Ia meminta warga untuk segera mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Jeratan utang dari pinjaman Online berskala besar turut menjadi perhatian serius sang gubernur.
Masalah sosial lain yang tak kalah meresahkan adalah peredaran obat keras jenis tramadol di tengah masyarakat. Jangkauan peredaran obat terlarang ini ironisnya sudah menyentuh warung-warung kecil di wilayah pedesaan. Merespons masalah tersebut, KDM mendesak perlunya aksi perlawanan kolektif dari seluruh elemen masyarakat.
"Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan siap menjadikan lembaganya sebagai mitra strategis pemerintah. Pihaknya akan mendorong kemajuan bangsa yang dimulai dari percepatan pembangunan desa. Strategi pembangunan ini tidak lagi memakai metode Top-Down, melainkan pendekatan Bottom-Up dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.
Doli turut mengingatkan adanya berbagai ancaman sosial yang perlahan mulai menggerus kehidupan masyarakat pedesaan. Ia secara khusus menyebut isu penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak, TPPO, hingga persoalan LGBT. Rantai ancaman tersebut dinilainya berpotensi melemahkan masyarakat jika tidak segera dicegah dan ditangani sejak dini.
(ega/ega)