Pemprov Jabar Targetkan Tak Ada Lagi Anak Tidak Sekolah pada 2029

Pemprov Jabar Targetkan Tak Ada Lagi Anak Tidak Sekolah pada 2029

Rahmat Khairurizqi - detikNews
Kamis, 03 Sep 2026 14:54 WIB
Pemprov Jabar Targetkan Tak Ada Lagi Anak Tidak Sekolah pada 2029
Foto: Pemprov Jabar
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan menjadi provinsi pertama yang bebas dari anak tidak sekolah (ATS) pada 2029. Untuk mewujudkan target tersebut, salah satu yang dilakukan yaitu mendorong transformasi di dalam pemerintahan, mulai dari transformasi ASN, kelembagaan, hingga manajemen kinerja.

Sekda Jabar, Herman Suryatman berharap langkah tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau yang biasa dikenal Kang Dedi Mulyadi (KDM).

"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS)," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut ia katakan saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8) malam.

Pemda Provinsi Jabar, lanjut Herman, berkomitmen untuk mempercepat pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Upaya tersebut kini tidak lagi dipandang sebatas program pemerintah, melainkan sebagai kebutuhan strategis untuk memastikan setiap anak di Jabar memperoleh hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Menurut Herman, penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghasilkan langkah yang tepat sasaran.

Herman pun menekankan pentingnya kualitas data sebagai fondasi pengambilan kebijakan. Data mengenai anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi secara akurat, sehingga pemerintah dapat menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

"Good data, good decision, good result," tutur Herman.

Data yang baik, menurut Herman, akan menghasilkan keputusan yang tepat dan pada akhirnya memberikan hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Simak juga Video 'Pramono: Program LPDP Jakarta Tetap Jalan, Perbaikan Sekolah Pakai Dana KLB':

(ega/ega)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini