Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Namun ia juga mengingatkan pelaksana kebijakan itu di BUMN harus bersih, transparan, dan efektif.
"Ya, kalau secara ideologi, kita sepakat, setuju, sehati-lah gitu. Karena kan ini terobosan dari pelaksanaan Pasal 33 (UUD 1945)," kata Daniel Johan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Meski demikian, Daniel menilai pemerintah harus memastikan kesiapan pelaksana kebijakan sebelum aturan tersebut dilaksanakan. Menurutnya, tata kelola yang buruk justru dapat membahayakan sektor ekspor Indonesia.
"Pelaksana kebijakan harus bersih, birokrasi pelaksananya harus efektif, nggak boleh macet, lelet, dan harus transparan," kata dia.
"Kalau tiga pilar ini nggak ada, bahaya. Nanti bisa jadi ajang rente, dan dampaknya bakal serius karena dua komoditas yang akan dijalankan ini adalah tulang punggung utama devisa negara," lanjut dia.
Ketua DPP PKB ini menilai kekhawatiran tersebut perlu diperhatikan karena komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini menjadi tulang punggung devisa Indonesia. "Justru devisa terbesar saat ini kan CPO (sawit). Migas apa semua kalah sekarang, nomor satu CPO. Dia yang menjadi bumper pertahanan rupiah yang paling kuat," imbuh Daniel.
Lebih lanjut, Daniel menekankan pemerintah harus mampu meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa kebijakan tersebut telah disiapkan secara matang. Dia menilai akan berbahaya kalau kebijakan tersebut sekadar coba-coba.
"Kalau baru meraba-raba, bahaya. Kalau mendadak ekspor setop, cek saja berapa hilang devisa, anjlok gitu, bahaya," ucap dia.
(maa/rfs)