Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyebut wacana pilkada dipilih DPRD perlu dikaji lebih lanjut. Ia menilai pilkada secara langsung memang butuh biaya yang tinggi dan suara rakyat kini mudah dibeli dengan uang.
"Menurut saya, ini bukanlah ide yang buruk, jika alasannya kembali mundur ke zaman dulu, maka perlu dilihat apakah dengan pemilihan langsung ini lebih positif atau efektif?" kata Waketum PKN Gerry Habel Hukubun kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).
"Yang saya lihat cost-nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost-nya untuk mendapatkan suara dukungan," tambahnya.
Gerry menyebut pilkada langsung memang menumbuhkan semangat masyarakat yang bisa merasakan iklim demokrasi dengan memilih pemimpinnya langsung. Namun, menurutnya, suara masyarakat mudah dibeli.
"Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik. Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan," katanya.
"Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Pilkada via DPRD ini nanti bisa disesuaikan dengan mekanisme yang lebih baik.
"Namun tentunya jika dikembalikan ke DPRD yang pilih, saya harapkan bisa diatur mekanisme dan tata caranya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya," ujarnya.
"Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah," sambungnya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas 1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Pihaknya juga mengusulkan pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.