Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Komisi III DPR menilai perlu adanya reformasi peradilan hukum di Indonesia.
Keputusan itu diambil dalam rapat Komisi III DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Hadir langsung dalam rapat tersebut, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, dan Ketua Badan Pengawas MA Suradi.
"Kita sepakati karena memang kesimpulan kita nanti membentuk Panja. Panja ini nanti akan terkait soal panja reformasi baik Polri Kejaksaan maupun Pengadilan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dalam rapat.
Baca juga: Bawas MA Sanksi 74 Hakim Nakal Selama 2025 |
Dia mengatakan, pada rapat berikutnya, pihaknya akan mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua MA Sunarto. Dia mengatakan rapat berikutnya akan menindaklanjuti hasil rapat pada hari ini.
"Nanti kita akan undang kembali untuk mendengar jawaban-jawaban yang tadi harus sudah dipersiapkan, tapi mungkin yang hadir adalah yang hadir adalah Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Pak Mahkamah Agung mungkin salah satu hakim agung," tuturnya.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung dan MA sepakat membentuk Panja Reformasi aparat penegak hukum. Pembentukan Panja ini sebagai upaya dalam pengawasan dan percepatan agenda reformasi.
"Komisi III DPR RI menilai reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan sangat mendesak, dan oleh karena itu akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, sebagai langkah pengawasan dan percepatan agenda reformasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rano.
"Setuju ya?" tanya Rano.
"Setuju," jawab peserta rapat.
(amw/whn)