Politikus Demokrat Benny K Harman melempar usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditingkatkan menjadi kementerian. Terkait itu, Golkar justru menawarkan dua opsi. Apa itu?
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai saat ini urgensi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila semakin kuat. Dengan begitu, keberadaan BPIP pun kian penting.
Doli mengaku sejak awal tidak setuju dengan status BPIP hanya badan. Dia menilai status tersebut tidak cukup kuat dalam pemerintahan.
"Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal memandang badan itu nggak cukup, nggak kuat," kata Doli kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
Doli mengusulkan dua opsi terkait ini. Pertama, membentuk lembaga negara baru. Kedua, tugas dan fungsi BPIP dialihkan ke lembaga negara yang sudah ada seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bahkan saya mengusulkan harus ada lembaga negara yang mengurusi soal penguatan ideologi negara ini. Apakah ada lembaga negara baru atau memang ada lembaga negara yang kita titipkan juga yang menjadi tugas-tugasnya untuk melakukan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut di tengah masyarakat," kata Doli.
"Nah jadi pilihannya dua, ya. Bisa membuat lembaga negara baru atau juga fungsinya dititipkan ke lembaga negara yang sudah ada (seperti) MK, misalnya, terus, ya, atau mungkin MPR. Karena kan selama ini MPR ditugaskan sosialisasi empat pilar, gitu, kan," pungkasnya.
(fca/ygs)