Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan terkait pemahaman konsep haji mandiri yang ramai dibicarakan. Dahnil mengatakan haji mandiri ialah jemaah yang berangkat menggunakan visa mujamalah atau undangan langsung dari Arab Saudi.
"Kalau haji mandiri itu sebenarnya tidak diatur di undang-undang kita. Yang haji mandiri dalam tanda kutip itu yang dimaksud saya tadi itu, itu kan visa mujamalah itu lho," kata Dahnil usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Dia menjelaskan visa mujamalah atau furada berbeda dengan kuota haji reguler maupun haji khusus yang diatur pemerintah. Dahnil mengatakan visa tersebut biasanya diberikan langsung oleh Kerajaan Arab Saudi kepada pihak tertentu.
"Visa mujamalah itu tidak diatur oleh kuota kita. Diatur di undang-undang, mujamalah, furada, haji eh itu diatur. Artinya mereka ini kan dapat visa biasanya itu tidak via negara, tapi via PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) biasanya," ujarnya.
"Jadi tidak ada yang dapat perorangan begitu ya. Kalau dia dapat visa mujamalah atau visa furada misalnya beberapa tahun yang lalu, itu semuanya pasti melalui PIHK. Kalau visa mujamalah dalam bentuk undangan langsung dari Kerajaan Saudi, biasanya ya kepada orang-perorang tertentu," sambung dia.
Dahnil menambahkan, meski disebut mandiri, jemaah dengan visa mujamalah tetap membutuhkan bantuan PIHK untuk pengorganisasian di Arab Saudi. Dia mengatakan secara spesifik haji mandiri tak diatur dalam UU.
"Dia bukan juga dari kuota khusus, bukan haji khusus, dia kuota di luar haji reguler, di luar haji khusus," tuturnya.
Tonton juga video "Kemenhaj Bicara Rencana Pembentukan Embarkasi Haji Yogyakarta" di sini:
(amw/jbr)