Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan ada 15 Provinsi yang dana daerahnya mengendap di bank, salah satunya DKI Jakarta sejumlah Rp 14,6 triliun. Hal itu pun dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pramono menegaskan informasi tersebut betul. Dia mengatakan dana milik Pemprov Jakarta yang disebut Purbaya mengendap itu akan dipakai untuk membayar berbagai kewajiban dan proyek di akhir tahun.
"Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar," kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Pramono menjelaskan mengapa dana tersebut digunakan pada akhir tahun. Sebab pengeluaran anggaran di DKI cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun karena ada pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.
"Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp 16 triliun, tahun 2024 Rp 18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu," ujarnya.
Pramono menuturkan, Pemprov DKI juga telah meminta Kementerian Keuangan agar mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung percepatan belanja daerah pada akhir tahun. Ia memastikan dana yang tersimpan saat ini bukan idle fund atau dana menganggur, melainkan bagian dari perencanaan kas daerah.
"Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, 'tambah dong Rp 10 triliun, segera ditransfer,' karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya," tegasnya.
Pramono juga menyebut kinerja pendapatan daerah Jakarta masih solid. Realisasi pajak daerah telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan.
(dek/dek)