Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi belanja imbas pemotongan transfer ke daerah (TKD). Tito mengingatkan, saat pandemi COVID-19, pemerintah pusat maupun daerah pernah mengalami kondisi serupa, tapi tetap bisa bekerja secara efektif.
"Dulu waktu COVID kita pernah WFO cuma 25 persen, tapi pemerintahan tetap jalan. Anggaran juga dipotong besar-besaran, tapi bisa kok kita efisien," kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito mengatakan, sebelum mengeluh soal penurunan transfer fiskal dari pusat, kepala daerah diminta terlebih dahulu melakukan simulasi efisiensi anggaran. Menurutnya, banyak pos belanja di daerah yang masih bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
"Jangan langsung reaktif lihat angka turun, exercise dulu. Lihat pos-pos belanja birokrasi, rapat, perjalanan dinas, makan-minum. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja," tegasnya.
Mendagri mencontohkan, pada masa pandemi, pemerintah pusat juga mengalami pemotongan anggaran hingga 50 persen di beberapa kementerian, tapi tetap fokus pada pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan.
"Kita semua bisa waktu itu. Jadi jangan pesimis dulu," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar pemda tidak menjadikan alasan pemangkasan fiskal untuk mengorbankan belanja publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan pos wajib seperti BOS, DAK nonfisik, dan operasional fasilitas kesehatan tidak boleh dikurangi.
"Yang penting efisien dulu, tepat sasaran. Kalau setelah simulasi ternyata benar-benar berat, baru sampaikan ke kami. Kita akan buka ruang dialog," katanya.
(bel/maa)