Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah satu tahun bergabung dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan Prabowo memberikannya tugas khusus dalam membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) saat pertama kali ditunjuk sebagai Mensos.
"Saya diminta untuk konsolidasi data. Data ini menjadi sangat penting karena kita tahu beberapa tahun terakhir banyak data-data yang dimunculkan ditengarai bansos-bansos pemerintah tidak tepat sasaran, termasuk yang melalui Kementerian Sosial," kata Gus Ipul dalam program Jejak Pradana bersama detikcom yang tayang pada Selasa (7/10/2025).
Gus Ipul mengatakan instruksi dari Prabowo itu juga diperkuat dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Aturan itu mengharuskan Indonesia memiliki sebuah data tunggal.
"Selama ini tiap kementerian punya data sendiri-sendiri maka itu sekarang dikonsolidasikan dan yang mengelola adalah BPS," ujar Gus Ipul.
Arahan dari Prabowo itu langsung dikerjakan Gus Ipul dan jajarannya di Kemensos. Dia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengoreksi hingga membuat data baru terkait penerima bansos.
Menurut Gus Ipul, perbaikan data itu menjadi penting karena banyaknya kasus penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan selama satu tahun terakhir jajaran Kemensos lalu fokus dalam evaluasi data penerima bansos pemerintah.
"Langkah besar pertamanya adalah menyelaraskan data karena ini penting sekali karena kalau datanya tidak sama banyak implikasinya. Tidak bisa mengintegrasikan program, masing-masing kementerian jalan sendiri, badan/lembaga milik pemerintah jalan sendiri bahkan pemerintah daerah juga jalan sendiri," jelas Gus Ipul.
Dia menambahkan, saat timnya mulai melakukan pemutakhiran data, ada data temuan penyaluran bansos di Kemensos yang tidak tepat sasaran selama 40 persen. Data itu telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum Gus Ipul menjabat Mensos.
"Adanya seperti itu, apakah pemutakhiran dulu penuh dengan permainan saya tidak tahu, tapi saya perlu tegaskan bukan semua data itu salah. Diperkirakan di tempat kami itu ditengarai 40 persen yang tidak tepat sasaran," katanya.
Gus Ipul mengatakan Kemensos melibatkan banyak lembaga dalam melakukan perbaikan data penerima bansos. Selain data baru dari BPS, jajaran Kemensos lalu melakukan survei langsung ke lapangan hingga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Selama satu tahun ini terus mencoba kita konsolidasi data, kita ingin profil penerima bansos selama ini kita lihat rekeningnya seperti apa. Maka setelah kita ground-check kita ke PPATK juga ke beberapa lembaga lain untuk memastikan mereka ini adalah orang-orang yang layak mendapatkan bansos," tutur Gus Ipul.
Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan data penerima bansos saat ini terus dimutakhirkan. Masyarakat juga bisa ikut terlibat melakukan koreksi lewat aplikasi bernama Cek Bansos. Perbaikan sistem data yang akan mengarah ke digitalisasi itu diharapkan bisa membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat tepat sasaran.
"Setiap orang bisa mengusulkan untuk menerima atau mendapatkan bansos tapi sistem yang akan memilih dan menolak. Ke depan ini adalah sistem dan sistem digital ini terhubung dengan semua data yang dimiliki pemerintah," pungkas Gus Ipul.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan episode selanjutnya hanya di detikcom!
Simak juga Video: Mau Komplain soal Bansos ke Kemensos? Ini Pesan Gus Ipul
(ygs/imk)