Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus ditindaklanjuti bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder lainnya. Hal ini untuk mencapai target pemerintah mengentaskan kemiskinan.
Adapun mandat tersebut yaitu terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Ayo sama-sama belajar, ini arahan Presiden, jadi ada tiga mandat utama Presiden," ujar Gus Ipul dalam keterangannya Senin (6/10/2025). Hal tersebut disampaikan pada audiensi dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kemensos, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki tiga program utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan. Ia juga menambahkan bahwa DTSEN lahir dari amanat Presiden untuk menyusun data tunggal sebagai acuan bagi seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial, agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
"Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengelola adalah BPS, ini jadi pedoman semuanya termasuk Daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan lupa bapak bikin rencana, bikin penyelenggaraan pembangunan, datanya harus dari sini," sambungnya.
Data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah berperan dalam melakukan pemutakhiran dan verifikasi lapangan agar data yang dihasilkan semakin akurat.
"Yang mengelola bukan kita lagi, yang mengelola adalah BPS, maka Bapak berarti nanti harus bekerja sama dengan BPS," terangnya.
Namun, masih terdapat dugaan bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini dikarenakan data bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu seiring adanya warga yang meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, maupun lahir. Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal lewat musyawarah di tingkat Desa atau Kelurahan yang kemudian diteruskan ke Dinas Sosial setempat, serta jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
"Tetap melibatkan bantuan daerah, Kita tetap mengikutkan daerah, untuk memastikan data ini dimutakhirkan, Pak Bupati, warganya tiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang nikah, ada yang pindah tempat," jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kemensos bekerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam proses digitalisasi penyaluran bansos agar masyarakat dapat lebih mudah melakukan pendaftaran dan verifikasi.
"Kita punya portal, di mana semua orang boleh daftar untuk mendapatkan Bansos, tapi yang akan menolak dan menerima itu adalah sistem, yang memilah dan memilihnya adalah sistem, jadi masyarakat boleh daftar, data ini, sistem ini terhubung dengan semua data pemerintah," jelasnya.
Gus Ipul pun mengajak Pemerintah Daerah untuk mengawal pemutakhiran DTSEN demi mencapai data yang akurat, sehingga penyaluran bantuan dapat benar-benar tepat sasaran.
"Sejak zaman pak Prabowo, sebelumnya enggak punya kaya gini (DTSEN), artinya bahwa kita diajak targeted, bantu orang itu jelas sasarannya, di mana posisinya, alamatnya, kondisinya," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa mandat ketiga Presiden berkaitan dengan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan lebih dari empat juta anak usia sekolah tidak bersekolah, belum bersekolah, putus sekolah, hingga berpotensi putus sekolah.
"Itulah yang jadi perhatian. Pak Presiden minta kita untuk perhatikan, maka istilahnya memuliakan wong cilik, yang tidak terbawa dalam proses pembangunan," jelasnya.
Gus Ipul pun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya karena terintegrasi dengan berbagai program sosial lain dan menyebut program ini sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.
"Nanti anaknya sekolah, orang tuanya dapat program pemberdayaan, rumahnya dibantu, rumahnya akan dibantu sesuai program presiden, nanti dimasukkan jadi anggota Kopdes Merah Putih, dapat sembako lengkap, semua keluarga dari siswa Sekolah Rakyat itu dapat bantuan PBI-JKN, lalu anak-anak di sana dapat program Presiden makan bergizi gratis tiga kali sehari," pungkasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Rokan Hilir memiliki Sekolah Rakyat Rintisan dengan jumlah 75 siswa dan telah mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, Gus Ipul juga mendorong Kota Sukabumi untuk segera mengusulkan bangunan dan lahan guna mendukung penyelenggaraan program tersebut.
Tonton juga video "Mensos Saifullah Yusuf Tinjau Evakuasi Korban Runtuhan Pondok Pesantren Al-Khozini" di sini:
(akd/akd)