Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kementerian Imipas dinilai telah berprestasi dalam tata kelola pengadaan.
"Atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Level 3 (Proaktif)," bunyi piagam penghargaan tersebut, dilihat detikcom pada Kamis (2/10/2025).
Untuk diketahui Kementerian Imipas baru dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diundangkan tanggal 5 November 2024. Pihak Kementerian Imipas menyebut meskipun baru dibentuk, namun pihaknya berkomitmen terhadap tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel.
"UKPBJ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri merupakan unit yang relatif sangat muda, baru berdiri selama 9 bulan. Namun, dalam waktu singkat ini, UKPBJ telah menunjukkan kinerja yang progresif dan terstruktur, yang dibuktikan dengan perolehan Piagam Kematangan UKPBJ level ProAKtif pada tanggal 25 September 2025, meningkat signifikan dari kondisi sebelumnya yang belum memiliki tingkat kematangan apapun," kata Kepala Biro Barang Milik Negara, Jayanta Surbakti.
Dia menyebut kapasitas pengadaan yang dikelola oleh UKPBJ sangat masif yakni melibatkan pagu anggaran sekitar Rp 10 triliun yang tersebar dalam 64.492 paket pengadaan. Jayanta mengatakan skala ini melayani kebutuhan operasional dari 926 Satuan Kerja di seluruh Indonesia.
"Untuk mengemban tugas tersebut, UKPBJ didukung oleh 164 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang kompeten, terdiri dari 4 orang PPBJ Ahli Madya, 49 orang PPBJ Ahli Muda, 111 orang PPBJ Ahli Pertama," ujar dia.
Jayanta menerangkan Piagam Kematangan Proaktif merupakan hasil dari pemenuhan 9 faktor kunci kematangan UKPBJ yang diatur oleh LKPP, yang menunjukkan langkah terstruktur menuju pengelolaan pengadaan yang berkualitas. Pengimplementasian 9 faktor kunci ini terjadi di seluruh lini kerja.
"Penguatan dilakukan pada aspek tata kelola dan organisasi dengan menyesuaikan struktur untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja, penegakan kode etik dan manajemen risiko, serta penerapan IKU terstruktur untuk efisiensi. Pada aspek proses, UKPBJ berhasil mengintegrasikan seluruh fungsi pengadaan secara hulu-hilir (dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak) dan mengintegrasikan sistem informasi yang menghubungkan seluruh proses PBJ," papar Jayanta.
"Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui perluasan peran personel berdasarkan hasil Anjab dan ABK, didukung program pelatihan kompetensi sesuai Standar Jabatan PBJP, serta pembinaan proaktif kepada penyedia untuk memastikan keberhasilan kontrak," imbuh dia.
Terakhir Jayanta menjelaskan UKPBJ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan capaian ini menjadi pijakan Kementerian Imipas untuk terus meningkatkan kapabilitas, mengingat terdapat 5 (lima) level kematangan. "Fokus UKPBJ saat ini adalah menuju Kematangan UKPBJ Strategis dan Unggul demi mencapai pengadaan yang efisien, transparan, dan berdampak maksimal bagi kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," pungkas Jayanta.
(azh/azh)