Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti kasus pejabat kanselerai di KBRI Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, hingga tewas oleh orang tak dikenal. Dave meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem keamanan WNI dan diplomat di luar negeri.
"Pemerintah, khususnya Kemenlu, perlu segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri, termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko," ujar Dave kepada wartawan, Selasa (2/9/2205).
"Kami mendesak agar otoritas Peru melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, serta memastikan pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku, dengan pengawalan aktif dari Kemenlu melalui jalur diplomatik dan hukum," sambung dia.
Dave menegaskan negara harus hadir memberikan pendampingan psikologis maupun hukum untuk keluarga korban. Selain itu, juga menjamin pemenuhan hak-hak korban.
"Tragedi ini tidak boleh berlalu tanpa kejelasan hukum dan perbaikan sistemik. Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses ini demi kehormatan dan keselamatan para diplomat kita di seluruh dunia," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Menurutnya, penembakan tersebut telah melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
"Atas nama Fraksi PKS dan Komisi I DPR RI, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri RI atas gugurnya salah satu diplomat terbaik bangsa. Ini adalah duka kita bersama sebagai bangsa Indonesia," kata Sukamta.
Sukamta meminta investigasi dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah perlu menjamin keselamatan diplomatik.
"Kami mendesak pemerintah Peru dan otoritas setempat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap insiden ini. Pemerintah Peru wajib memberikan perlindungan, menjamin keamanan, dan memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap staf diplomatik Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut, dia juga meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia berkoordinasi dengan Interpol, PBB, dan otoritas keamanan Peru. Tujuannya agar kasus ini dapat segera terungkap.
Sukamta juga mendorong adanya peningkatan keamanan WNI dan KBRI di luar negeri. Menurutnya, pemerintah juga perlu memetakan potensi ancaman keamanan dan perkuat pengamanan fasilitas diplomatik.
"Keamanan WNI adalah prioritas utama. Kami tidak ingin insiden ini terulang, apalagi jika ada potensi keterlibatan geng kriminal internasional atau praktik korupsi di tingkat lokal yang memicu lemahnya perlindungan," jelas Sukamta.
"Kita harus memastikan bahwa perwakilan diplomatik kita dapat menjalankan tugas dengan aman dan bermartabat. Jika ada indikasi keterlibatan geng kriminal atau kelompok terorganisasi, negara harus hadir dan tegas," sambung dia.
(amw/rfs)