Anggota Komisi III DPR RI F-PKB Jazilul Fawaid mendukung sikap tegas Presiden Prabowo Subianto menolak pemberian amnesti kepada eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang terjerat kasus korupsi. Jazilul menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi untuk pelaku korupsi.
"Hemat saya, hal ini menunjukkan sikap tegas Pak Prabowo zero toleran pada korupsi, bertekad memberantas korupsi tanpa pandang bulu," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
Jazilul berharap semua pihak mendukung sikap Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Dia yakin, Prabowo akan menyikat semua pihak yang terlibat korupsi.
"Pak Prabowo akan sikat siapapun yang korupsi. Kami mendukung sikap tegas Pak Prabowo. Kami pun mengharap semua mendukung tindakan tegas Pak Prabowo," jelasnya.
Jazilul menyoroti kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menjerat Noel dan pejabat Kemnaker. Jazilul mengatakan harusnya dunia kerja diberikan pelayanan yang baik.
"Dunia kerja mestinya dilayani bukan malah diperas," katanya.
Noel sempat meminta amnesti atau pengampunan kepada Presiden Prabowo ketika hendak digiring ke rutan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada anak buah yang terlibat korupsi.
Hasan Nasbi memastikan pemerintah menyerahkan proses hukum kepada KPK. Pemerintah juga mendukung kasus dugaan pemerasan ini terungkap dengan jelas.
"Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang," ujar Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/8).
Dia mengatakan Prabowo sering mengingatkan bawahannya untuk bekerja keras dan tidak melakukan korupsi. Menurutnya, peringatan itu sering diucap Prabowo.
"Presiden selama 10 bulan ini setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat, dan jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya Presiden sangat serius," tegasnya," katanya.
Hasan pun memastikan Prabowo tidak akan membela siapa pun anak buahnya yang terlibat korupsi. Prabowo, katanya, menyerahkan sepenuhnya ke KPK.
"Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum," tegasnya.
Lihat juga Video 'Istana Ingatkan Kasus Noel Jadi Pembelajaran untuk Anggota Kabinet':
(lir/gbr)