Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai wacana pemblokiran platform Roblox tidak bisa langsung dilakukan. Dave menilai pemerintah harusnya melakukan edukasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanan platform tersebut.
"Dalam era digital seperti sekarang, perlindungan terhadap anak di ruang siber memang menjadi prioritas bersama. Namun demikian, pendekatan terhadap isu ini perlu dilakukan secara komprehensif dan proporsional," ujar Dave kepada wartawan, Sabtu (9/8/2025).
"Kami mendorong agar pengawasan konten digital dilakukan secara selektif dan berbasis data, bukan semata-mata melalui pemblokiran. Perlu ada edukasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan sistem klasifikasi konten yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi," sambungnya.
Dave menyebut Komisi I DPR akan mencermati lebih lanjut laporan dan kajian dari kementerian terkait, termasuk Kemenkomdigi dan Kemendikbudristek, sebelum mengambil sikap atau mendorong langkah tertentu.
"Jika memang ditemukan pelanggaran serius terhadap norma atau regulasi yang berlaku, tentu kami akan mendukung langkah-langkah korektif yang proporsional, termasuk kemungkinan pembatasan akses," katanya.
"Namun yang lebih penting adalah membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi muda," tambahnya.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti sempat melarang siswa bermain game Roblox karena dinilai mengandung kekerasan. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan belum ada rencana memblokir game tersebut.
"Belum ada rencana, nggak ada, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasi. Kan ada Dirjen Pengawasan Ruang Digital yang terus memantau," kata Meutya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).
"Belum ada penyampaian dari dirjen tersebut, nanti kita lihat," imbuhnya.
Simak Video 'Dampak Positif dan Negatif dari Game Menurut Psikolog Klinis':
(azh/rfs)