KPK menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Istana Kepresidenan dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait temuan KPK tersebut.
Temuan KPK terungkap setelah pertemuan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.
"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.
Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Karena, kata Setyo, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas makanan.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.
Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. KPK mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.
(rfs/whn)