.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan anggota DPR diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober untuk mengosongkan rumah jabatan anggota (RJA) atau rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.
"Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ya, karena tentu anggota yang terpilih lagi ataupun anggota baru yang dari daerah butuh waktu untuk mencari hunian, tempat tinggal," kata Indra setelah meninjau rumah jabatan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Setelah rumah tersebut dikosongkan, Indra mengatakan timnya baru bisa masuk untuk mendata aset yang ada. Setelah terdata, baru rapat bersama Kementerian Keuangan akan dilakukan untuk pengembalian aset.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami nunggu setelah nanti mereka sudah mengosongkan, kami baru masuk tim kami untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada, setelah itu kami baru mengundang Kementerian Keuangan untuk membahas itu," ucapnya.
Indra mengatakan, karena pendataan aset rumah tersebut akan lama, penyerahan rumah dinas Kalibata itu membutuhkan waktu. Ditargetkan penyerahan akan dilakukan pada awal 2025.
"Penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diserahkan," katanya.
DPR menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029. Indra mengatakan kondisi rumah dinas anggota di Kalibata parah dan butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.
"Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Indra mengatakan tak jarang anggota Dewan mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Ia menyebut, jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.
"Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik," kata Indra.
"Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," tambahnya.
(ial/rfs)
