.webp)
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik ke Istana Negara. Isu gelombang demonstrasi hingga sikap anggota DPR yang tidak berkenan di mata rakyat menjadi topik pembahasan dalam pertemuan Prabowo dengan petinggi partai politik.
Pertemuan itu terjadi di Istana, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). Para ketua umum yang hadir berasal dari partai politik yang memiliki kursi di Senayan.
Berikut ini daftar pimpinan partai yang hadir di Istana:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
2. Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani
3. Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
4. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
5. Ketum PAN Zulkifli Hasan
6. Ketum NasDem Surya Paloh
7. Ketum PKB Muhaimin Iskandar
8. Sekjen PKS M Kholid.
Selain itu, ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
1. Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan Anggota DPR
Prabowo mengatakan telah menerima laporan dari para ketum partai terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. Para ketua umum partai politik itu juga melaporkan ke Prabowo telah memberi sanksi kepada anggota mereka yang dianggap mencederai perasaan rakyat.
"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).
Prabowo mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR.
"Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo.
Tonton juga video "Menhan Ungkap Arahan Prabowo ke TNI-Polri" di sini:
2. Jamin Pemerintah Dengar Aspirasi Murni Rakyat
Dalam pertemuan bersama para pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR, Prabowo menjamin pemerintah mendengarkan aspirasi murni dari rakyat.
"Dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan aparat yang bersalah telah diproses oleh Polri. Dia mengatakan telah meminta Polri melaksanakan proses penegakan hukum secara terbuka.
"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan, ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ucapnya.
3. Minta Panglima TNI-Kapolri Bertindak Tegas ke Perusuh
Prabowo juga menyinggung gelombang demonstrasi yang terjadi sepekan terakhir. Dia menegaskan negara menjamin dan menghormati hak tiap warga dalam mengemukakan pendapat.
"Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998," kata Prabowo.
Prabowo menyoroti sejumlah aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan. Dia mengatakan negara bisa melakukan tindakan tegas jika telah terjadi tindakan pelanggaran hukum dalam sebuah demonstrasi.
Dia menyebut aksi penjarahan dan perusakan fasilitas umum merupakan bentuk pelanggaran. Prabowo menyebut negara memiliki ketentuan dalam melakukan penegakan hukum terkait aksi tersebut.
Lihat Video 'Perintah Prabowo ke Polri-TNI: Tindak Tegas Perusak-Penjarahan':
"Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," katanya.
Prabowo juga meminta aparat untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis. Dia meminta aparat melindung fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang rakyat.
"Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," kata Prabowo.
Dia juga memerintahkan pimpinan TNI dan Polri untuk menindak tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam dua hari terakhir.
"Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti," tutur Prabowo.
4. Perusak Fasilitas Umum sama dengan Penghambur Uang Rakyat
Prabowo mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dan tuntutan dengan damai. Dia menegaskan pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Prabowo mengajak seluruh warga percaya pada pemerintah dan tetap tenang. Dia menegaskan pemerintah bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Saya minta, sungguh-sungguh, seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat paling tertinggal," ujarnya.
Dia mengajak semua pihak menjaga persatuan. Dia meminta masyarakat tidak mau diadu domba.
Prabowo kembali mengajak penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum. Dia mengatakan perusakan fasilitas umum sama dengan menghamburkan uang rakyat.
"Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat," ujarnya.
5. Anggota DPR yang Bikin Pernyataan Keliru Dicopot
Prabowo menyebutkan anggota yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI. Ia menekankan supaya anggota DPR RI lebih peka dan selalu berpihak kepada rakyat.
"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI," ujar Prabowo.
Dia mengingatkan kepada seluruh anggota partai untuk bersikap baik dan tidak membuat rakyat kecewa.
"Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," imbuhnya.
6. Singgung Ada Gejala Makar dan Terorisme
Prabowo mengatakan situasi ricuh saat ini sudah ada yang mengarah ke makar dan terorisme. Dia meminta agar pelaku ditindak tegas.
"Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," kata Prabowo.
Dia memberi perintah kepada Polri dan TNI untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya. Yakni tindakan untuk mereka yang melakukan perusakan.
"Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, atau tempat-tempat umum, atau sentra-sentra ekonomi," tegasnya.
"Sesuai dengan hukum yang berlaku," lanjutnya.
7. Minta Pimpinan DPR Undang Mahasiswa
Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan telah meminta pimpinan DPR mengundang kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Dia mengingatkan pintu DPR harus terbuka untuk masyarakat.
"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya agar bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog," kata Prabowo.
Prabowo juga memerintahkan jajaran kementerian untuk menerima masukan dan koreksi secara langsung. Dia berjanji aspirasi murni dari rakyat akan didengar dan ditindaklanjuti.
"Kepada pemerintah, saya juga sampaikan agar semua kementerian/lembaga menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung," ujar Prabowo.
"Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal," imbuhnya.
8. Ajak Masyarakat Tak Lakukan Penjarahan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah menghormati masyarakat yang menyampaikan aspirasi murni. Prabowo mengatakan aspirasi dapat disampaikan secara damai.
Prabowo awalnya menjelaskan kebebasan berpendapat diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, dan UU 9 Tahun 1998.
"Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan aparat keamanan akan melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Dia mengatakan perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum.
"Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum," ujarnya.
