.webp)
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan keputusan meniadakan fasilitas rumah dinas DPR dan digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian. Dia mengatakan kajian itu telah dilakukan sejak 2 tahun lalu.
"Ya, jadi kajian tentang ini kami sudah buat wacana ini dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian Dewan ini ke depannya seperti apa gitu," kata Indra usai meninjau rumah dinas DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Indra mengatakan kajian itu didasari efisiensi dan akuntabilitas. Hasil kajian itu juga telah disampaikan ke pimpinan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa," ucapnya.
Terkait besaran nominal uang tunjangan rumah yang akan diberikan kepada anggota DPR, Indra menyebut hal itu masih dalam pembahasan. Indra mengatakan hal ini akan melibatkan konsultan appraisal untuk menghitung besarannya.
"Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," ucapnya.
Indra menjelaskan besaran tunjangan pasti akan berbeda dengan DPRD. Sebab pihaknya harus mempertimbangkan biaya sewa rumah di Jakarta.
"Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp 40 juta, Rp 50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya," tuturnya.
Sebelumnya, Indra Iskandar menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029. Indra mengatakan kondisi rumah dinas anggota di Kalibata parah dan butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.
"Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Indra mengatakan tak jarang anggota Dewan mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Ia menyebut, jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.
"Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik," kata Indra.
"Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," tambahnya.
(ial/gbr)
