DPR RI resmi menutup Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Dari hasil pertemuan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik.
"Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).
Hal tersebut disampaikan Puan usai menutup Sidang ke-2 IPPP di Fairmont Jakarta, Kamis (25/7/2024). Sidang IPPP merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018.
Puan menjelaskan pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik untuk merespons berbagai tantangan regional.
"Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerja sama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah," ucapnya.
Pada Sidang ke-2 IPPP, parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik membahas sejumlah isu penting pada tiga sesi pleno. Pada sidang pleno pertama yang mengambil tema 'Fostering regional connectivity and inclusive development', Puan memimpin jalannya diskusi tentang peran parlemen untuk mendorong konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif.
"Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik," ungkap Puan.
Selanjutnya pada sesi kedua, anggota IPPP berdiskusi soal topik 'Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges'. Adapun parlemen Indonesia-Pasifik sepakat untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan baik secara fisik maupun non-fisik.
Puan menjelaskan anggota Sidang IPPP juga membahas tentang konektivitas wilayah kelautan yang ditekankan pada pentingnya infrastruktur perhubungan udara dan laut, serta kerja sama penerapan teknologi komunikasi.
"Kita juga akan terus mendorong kerja sama people-to-people melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya dan lain sebagainya," tambahnya.
Sementara di sesi ketiga sidang, IPPP mengangkat topik 'Harnessing Maritime Potentials for Sustainable and Inclusive Growth' yang secara spesifik membahas kerja sama pembangunan inklusif dengan memanfaatkan potensi kelautan.
"Dalam hal ini, beberapa isu yang menjadi perhatian kita bersama adalah kerja sama dalam pengembangan ekonomi biru, industri dan perdagangan produk perikanan, hingga pariwisata laut atau maritime tourism," jelas Puan.
Simak juga Video 'Puan Sebut DPR-Pemerintah Akan Bahas Revisi UU Wantimpres Setelah Reses':
(akn/ega)