Jakarta -
DPR RI resmi menutup Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Dari hasil pertemuan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik.
"Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).
Hal tersebut disampaikan Puan usai menutup Sidang ke-2 IPPP di Fairmont Jakarta, Kamis (25/7/2024). Sidang IPPP merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan menjelaskan pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik untuk merespons berbagai tantangan regional.
"Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerja sama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah," ucapnya.
Pada Sidang ke-2 IPPP, parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik membahas sejumlah isu penting pada tiga sesi pleno. Pada sidang pleno pertama yang mengambil tema 'Fostering regional connectivity and inclusive development', Puan memimpin jalannya diskusi tentang peran parlemen untuk mendorong konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif.
"Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik," ungkap Puan.
Selanjutnya pada sesi kedua, anggota IPPP berdiskusi soal topik 'Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges'. Adapun parlemen Indonesia-Pasifik sepakat untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan baik secara fisik maupun non-fisik.
Puan menjelaskan anggota Sidang IPPP juga membahas tentang konektivitas wilayah kelautan yang ditekankan pada pentingnya infrastruktur perhubungan udara dan laut, serta kerja sama penerapan teknologi komunikasi.
"Kita juga akan terus mendorong kerja sama people-to-people melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya dan lain sebagainya," tambahnya.
Sementara di sesi ketiga sidang, IPPP mengangkat topik 'Harnessing Maritime Potentials for Sustainable and Inclusive Growth' yang secara spesifik membahas kerja sama pembangunan inklusif dengan memanfaatkan potensi kelautan.
"Dalam hal ini, beberapa isu yang menjadi perhatian kita bersama adalah kerja sama dalam pengembangan ekonomi biru, industri dan perdagangan produk perikanan, hingga pariwisata laut atau maritime tourism," jelas Puan.
Simak juga Video 'Puan Sebut DPR-Pemerintah Akan Bahas Revisi UU Wantimpres Setelah Reses':
[Gambas:Video 20detik]
Hasil Pertemuan Sidang IPPP
Berdasarkan hasil sesi-sesi diskusi tersebut, parlemen Indonesia-Pasifik menuangkan hasil pertemuan dalam dokumen Chair's Summary yang merefleksikan aspirasi bersama pertemuan IPPP. Puan pun merinci poin-poin Chair's Summary Sidang IPPP di Jakarta tahun 2024.
"Pertama, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Pasifik," ungkapnya.
Poin kedua Chair's Summary Sidang ke-2 IPPP adalah tentang komitmen DPR membantu parlemen negara-negara Pasifik meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi parlemen, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.
"DPR RI juga siap membantu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan parlemen di bidang perancangan undang-undang, pengelolaan media, dan pengembangan teknologi informasi," ucap Puan.
Lebih lanjut, Cucu Bung Karno ini menjelaskan poin ketiga dari hasil Sidang ke-2 IPPP, yakni kesepakatan untuk memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Puan juga mendorong agar peran IPPP dapat dimaksimalkan.
"Saya tekankan juga bahwa IPPP harus menjadi platform kerja sama Parlemen bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik," paparnya.
Di sela pertemuan IPPP, turut digelar dialog parlementer antara DPR dengan anggota MSG yang hadir di Sidang Forum Parlemen Indonesia-Pasifik tersebut, yakni dari Kepulauan Solomon, Fuji, dan Papua Nugini.
Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung tentang pembangunan di Papua kepada anggota MSG sebagai sesama saudara satu rumpun Melanesia dengan masyarakat Papua.
"Kami memberikan informasi terkait saudara kita yang di Papua. Apa yang sudah dilakukan Indonesia terkait dengan Papua," jelasnya.
Pada penutupan Sidang ke-2 IPPP, Puan meminta Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon yang bertindak sebagai rapporteur pertemuan IPPP untuk menyampaikan ringkasan pertemuan sidang di hadapan para delegasi.
Puan juga mempersilakan Presiden Forum Parlemen Kepulauan Pasifik Lord Fatafehi Fakafanua yang juga merupakan Ketua Parlemen Tonga untuk menyampaikan sambutan penutup dan pandangan dari parlemen negara-negara Pasifik. Pada Sidang ke-2 IPPP, Lord Fatafehi Fakafanua bertindak sebagai Co-Chair.
Selanjutnya, Puan mengapresiasi kontribusi dari seluruh delegasi negara-negara Pasifik yang hadir. Ia juga menghargai semua pandangan yang disampaikan masing-masing negara tentang cara memperdalam hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia, serta cara mengimplementasikannya agar berguna bagi rakyat.
"Saya melihat adanya kesamaan pandangan akan keinginan kuat kita semua untuk membangun hubungan yang konstruktif yaitu hubungan yang bersahabat dan menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori masing-masing negara kita," urainya.
Tak lupa, Puan mendorong dibangunnya jalur komunikasi yang lancar antara DPR RI dengan Parlemen negara-negara Pasifik agar dapat berkomunikasi secara langsung jika terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dan koordinasikan. Dengan begitu, apabila ada dinamika, persoalan tidak perlu dibawa ke forum multilateralisme, misalnya seperti PBB.
"Regionalisme yang efektif diharapkan dapat menyelesaikan sendiri masalah dan tantangan yang dihadapi di kawasan itu. Sebagai keluarga besar Pasifik, kita diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan dialog diantara kita sendiri," katanya.
Puan juga memastikan Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui program pelatihan bagi mitra-mitra di Pasifik sekalipun Indonesia masih mengalami tantangan pembangunan.
"Hal ini karena kami sadar bahwa pembangunan adalah sebuah proses, yang selalu berkembang. Selalu ada hal yang dapat dibagikan, termasuk bagaimana mengulang keberhasilan, dan mencegah kegagalan pembangunan pada setiap tahapannya," ungkap Puan.
Puan juga menegaskan komitmen DPR untuk menempatkan Parlemen negara Pasifik sebagai mitra utama. Sebab, DPR menyadari Indonesia adalah bagian dari keluarga besar Pasifik. Menurutnya, pertemuan ke-2 IPPP membuka lembaran baru dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
Puan juga mengajak delegasi membawa pembahasan dan rekomendasi IPPP di Jakarta ini ke pihak eksekutif dan ruang pertemuan di gedung parlemen masing-masing.
"Dan saya mengajak delegasi negara-negara Pasifik untuk menceritakan kepada rakyat di negaranya, bahwa Indonesia ingin meningkatkan persahabatan dengan rakyat di Pasifik," harap mantan Menko PMK tersebut.
"Karenanya marilah kita menggunakan IPPP ini sebagai platform yang bermanfaat bagi rakyat kita," sambungnya.
Usai acara penutupan, Puan memimpin DPR pada acara jamuan makan malam. Pada kesempatan ini, para delegasi Sidang ke-2 IPPP diundang untuk menyuguhkan penampilan budaya negara masing-masing.
Adapun delegasi akan diajak DPR mengikuti field trip ke Science & Techno Park (STP) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Jumat (26/7). Delegasi juga akan diajak berkunjung ke Kebun Raya Bogor.
Field trip ini bertujuan untuk mengenalkan kekayaan flora Indonesia dan memperlihatkan berbagai penelitian tentang bagaimana cara Indonesia melakukan hilirisasi produk-produk laut.
"Marilah kita membangun 'jembatan', dan bukannya hambatan (barrier) guna membawa perubahan positif bagi kawasan Pasifik. One heart, one family, together we are stronger," pungkas Puan.
Sebagai informasi, Sidang ke-2 IPPP dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Turut pula hadir organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) pada kegiatan ini.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
