.webp)
Kepala Biro Umum Mahkamah Agung (MA) RI, Supandi, hari ini kembali dipanggil KPK. Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Sekretaris MA (Sekma RI) nonaktif Hasbi Hasan.
Pemeriksaan itu bertempat di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2024). Sebelumnya, Supandi pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus ini pada Senin (1/4).
"Hari ini (Selasa, 14/5) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (14/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Supandi, tim penyidik KPK turut memeriksa saksi lainnya, yakni Direktur PT Tanjung Silae Sinergi, Aikul Palit, serta dari pihak swasta, Max Reyner Karyadi dan Bakhrial.
Sebagai informasi tambahan, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasbi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan MA.
"Mengadili, menyatakan Terdakwa Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua," kata ketua majelis hakim Toni Irfan saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/4).
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," imbuh hakim Toni.
Hakim menjatuhkan denda Rp 1 miliar kepada Hasbi. Jika denda tidak dibayar, Hasbi akan dikenai pidana kurungan selama 6 bulan.
"Denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Hasbi Hasan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B UU RI No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
