Pemprov DKI Jakarta berencana menata kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pedagang hingga driver ojek online (ojol) merasa waswas atas rencana penataan tersebut.
Penataan kawasan Kebayoran Lama meliputi empat blok, mulai ruang terbuka hijau (RTH) hingga taman. Total luas lahan yang ditata 8.336 meter persegi. Nantinya fungsi lahan akan difokuskan untuk penyediaan shelter, parkir, penampungan pedagang kaki lima (PKL), dan taman.
Pantauan di lokasi, tepatnya sekitar Pasar Kebayoran Lama dan Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2024), para pedagang dan ojol mengaku belum ada sosialisasi soal rencana penataan tersebut.
Bang Jangkung (63), seorang perintis pakaian impor sejak 1991, merasa khawatir penataan kawasan Kebayoran Lama akan berdampak pada lapak dagangannya. Dia menilai harus ada sosialisasi soal pemindahan pedagang.
"Aku merasa khawatir juga dibuat seindah itu. Memang bagus, tapi sebagai PKL kan khawatir. Karena hidup aku kan di sini," kata Bang Jangkung.
"Kalau kita sebagai pedagang mungkin kan bisa usaha di mana, dialihkan gitu, kalau memang (area) ini dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Dibikin buat pindah istilahnya. Harus ada tembusan lah minimal, mau dipindahkan ke mana," lanjut dia.
Pedagang lainnya bernama Anis (48) tak masalah jika dilakukan penataan. Namun dia berharap tidak ada pengusiran terhadap pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan.
"Ditata boleh, dibikin bagus tempatnya. Cuman jangan ada usir-usir lah. Karena mata pencaharian kita di sini," kata Anis.
Anis berjualan di kawasan tersebut sejak 1995. Dia berharap penataan ke depan ada akses pejalan kaki sehingga tetap ramai pembeli.
"Menguntungkan juga, jalan putus ini. Kalau bisa dibuat jalan (alternatif) ke sana. Memudahkan orang jalan," paparnya.
Dia juga berharap ada sosialisasi dari Pemprov DKI kepada para pedagang dan warga sekitar sehingga mereka tidak kebingungan.
Sementara itu, seorang driver ojol bernama Azis (39) menyebutkan seharusnya ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah agar warga menyiapkan langkah selanjutnya jika penataan dilakukan. Menurut Azis, Pemprov DKI bisa menyebarkan pamflet atau selebaran di kawasan perencanaan supaya bisa diakses semua orang.
"Ngerinya ada konflik nantinya kalau nggak ada sosialisasi," kata Azis.
Simak juga 'Saat Pedagang di Kawasan Candi Borobudur Tolak Relokasi':
(idn/idn)