Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merespons soal ramai petisi sivitas akademika dari sejumlah universitas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ma'ruf menilai kritik tersebut bagian dari dinamika politik.
"Saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan," kata Ma'ruf setelah meninjau KBRI Abu Dhabi, Senin (5/2/2024).
Ma'ruf mengatakan dinamika politik apa pun harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia menyampaikan pemerintah pasti menyikapi dan mengevaluasi dari kritik yang muncul.
"Dinamika politik apapun pemerintah harus perhatikan, artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan. Sehingga bisa diatasi, tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh," paparnya.
Ma'ruf berharap kritik dari sivitas akademika bagian dari dinamika positif. Menurutnya, pemerintah tidak diam dan akan memberi perhatian.
"Kita berharap Ini bagian daripada dinamika yang positif. Bagian dari hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan," jelasnya.
Seperti diketahui, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1). Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar dari jalur.
Selanjutnya, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang menjelang Pemilu, Kamis (1/2). Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'.
Adapun Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2).
Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
(idn/azh)