Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat petisi Bulaksumur yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). UGM menegaskan petisi itu tidak mewakili universitas secara resmi.
"Saya sampaikan bahwa dosen dalam hal ini ada juga guru besar, ada mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan ini ada yang ikut dalam elemen-elemen diskusi itu. Tapi kalau ini mau dikatakan secara institusional kami harus lewat proses institusional di mana itu ada Senat Akademik, dewan guru besar, MWA, dan pimpinan universitas. Belum lagi kita harus bercerita dengan teman-teman dekan," kata Sekretaris UGM Andi Sandi dilansir detikJogja, Jumat (2/2/2024).
Sandi menegaskan UGM dalam posisi netral. Namun, dia mengatakan UGM juga wajib mewadahi aspirasi.
"Karena prosesnya begitu cepat dan ini bermula dari elemen-elemen di UGM ya kita mewadahi aspirasi dan kegundahan teman-teman," ucapnya.
"Secara formal itu belum ada dibahas di kelembagaan. Tetapi kalau dikatakan apakah ini UGM lepas tangan, tidak, wong ini elemen kami kok," tambahnya.
Andi mengatakan, saat pembacaan petisi Bulaksumur, Rektor UGM Ova Emilia sedang tidak ada di kampus. Ova saat itu menghadiri agenda di Jakarta.
Diketahui, petisi Bulaksumur dibacakan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, Rabu (31/1).
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," ucap Koentjoro membacakan isi petisi.
Simak lengkapnya di sini.
Simak juga Video: UGM soal Petisi Bulaksumur Kritis Pemerintah Jokowi: Tak Wakili Lembaga
(zap/imk)