Istana Hormati Petisi Bulaksumur UGM yang Kritik Jokowi

Sivitas akademika UGM mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Petisi Bulaksumur. Istana menghormati petisi tersebut.

"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

"Apalagi di tahun politik, jelang Pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ucap Ari.

"Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," jelasnya.

Jokowi, kata Ari, berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Adapun Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, Rabu (31/1).

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," ucap Koentjoro membacakan isi petisi.