.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambangi SDN Malaka Jaya 10 di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023) kemarin. Kedatangan Heru bertujuan menanyakan langsung terkait dugaan kepala sekolah menyunat gaji guru honorer agama Kristen dari Rp 9 juta menjadi Rp 300 ribu.
"Pak Pj Gubernur juga tanya langsung ke kepala sekolah kenapa sebabnya dipanggil dua-duanya. Mereka sudah memberi keterangan sesungguhnya," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Timur Mohamad Fahmi dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Sejauh ini, kepala sekolah dan guru honorer telah dipanggil oleh Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Jumat (24/11) kemarin. Setelahnya, kepala sekolah juga di-BAP di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur pada Senin (27/11) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang diperiksa di Inspektorat. Nanti yang memutuskan inspektorat," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Heru meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelesaikan permasalahan ini sebelum meninggalkan sekolah.
"Bahwa beliau justru mencari sebab musabab peristiwa ini terjadi. Pemanggilan oleh Dinas Pendidikan sudah dan diminta dilakukan oleh Inspektorat karena kewenangan inspektorat untuk pemeriksaan," jelasnya.
Fahmi menuturkan guru honorer agama Kristen bersangkutan tidak mencari materi mengajar di sekolah tersebut. Namun sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan. Hal itu tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat sebelumnya.
"Pengakuannya, pertama, memang dia mengakui bahwa sebenarnya ada surat pernyataan dia kalau dia tidak mencari materi. Dia ingin mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Ada surat pernyataan guru tersebut bahwa bentuknya pelayanan," terangnya.
Lihat juga Video: Ganjar-Mahfud Janji Beri Perhatian Khusus ke Guru Ngaji di Aceh
Diberitakan sebelumnya, gaji seorang guru honorer di sekolah dasar negeri (SDN) di Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), diduga dipotong dan hanya menerima upah sebesar Rp 300 ribu per bulan selama setahun. PDIP meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memeriksa kepala sekolah (kepsek).
"Jadi memang kepala sekolahnya kayaknya bermasalah, tetapi nanti kan masih dicek sama Dinas Pendidikan. Jawaban dari Disdik, kalau kita lihat sudah jelas yang diterima dari guru yang bersangkutan jumlahnya berapa terus habis itu cuma diterima Rp 300 ribu per bulan selama satu tahun," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat dihubungi, Senin (27/11).
Sejumlah guru yang tergabung Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) sempat mengadu ke anggota PDIP Komisi E DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Forgupaki menyampaikan masalah yang dihadapi guru-guru honorer pendidikan agama Kristen yang mendapatkan gaji rendah.
Ima mengatakan semestinya guru tersebut menerima gaji Rp 9 juta berdasarkan bukti kuitansi atau slip tanda terima gaji yang disampaikannya. Namun nyatanya guru tersebut hanya menerima ratusan ribu rupiah.
"Iya Rp 9 juta ada buktinya juga kok, jadi dia sempat motoin gitu. Jadi memang kepseknya kayaknya bermasalah, tetapi nanti kan masih di-crosscheck sama Dinas Pendidikan nih. Jawaban dari Disdik apa kalau kita lihat sudah jelas yang diterima dari guru yang bersangkutan jumlahnya berapa, terus habis itu cuman diterima Rp 300 ribu per bulan selama satu tahun," kata Ima.
