.webp)
"Iya tadi pagi sidak (ke SDN Malaka Jaya 10)," kata Heru saat ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun memastikan kepala sekolah tersebut sudah diperiksa dan permasalahan tersebut sudah selesai. Meski demikian, Heru tak membeberkan lebih detail terkait ada atau tidaknya sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah.
"Masalah sudah selesai di SD yang viral itu di Malaka Jaya. Nanti (detailnya) tanya sama Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur ya, saya sudah ke sana tadi," ujarnya.
Kepsek Dipanggil
Sebelumnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memanggil Kepala SDN 10 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Junawati. Pemanggilan Junawati diduga terkait kabar pemotongan upah para guru honorer sehingga hanya diterima Rp 300 ribu per bulan.
"Saya ditunggu inspektorat," kata Junawati saat ditemui di SDN 10 Malaka Jaya, dilansir Antara, Selasa (28/11).
Junawati berjalan menghampiri sebuah mobil berwarna hitam di Jakarta, Selasa. Junawati mengaku tengah ditunggu Inspektorat DKI Jakarta.
Namun dia enggan menjelaskan terkait pemanggilan itu. Kepala SDN 10 Malaka Jaya itu tampak memasuki mobil di kursi bagian tengah bersamaan dengan guru honorer yang diduga upahnya dipotong berinisial A.
Junawati juga enggan berkomentar lebih lanjut perihal dugaan memotong upah gaji guru honorer sekolahnya itu. Dia terus menghindar dan mengucapkan perkataan yang serupa.
"Udah ya, maaf saya ditunggu inspektorat," ucapnya berkali-kali.
Awal Mula
Diketahui, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan masih ada guru honorer sekolah negeri di Jakarta yang menerima upah sebesar Rp 300 ribu per bulan. Gaji yang dianggap tidak layak itu dialami guru agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jaktim.
"Kenapa masih ada guru yang gajinya Rp 300 ribu per bulan? Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah," ujar Johnny dari keterangan tertulis, Senin (27/11).
Johnny juga mendorong Disdik DKI mendata ulang serta sosialisasi cara dan syarat untuk mempermudah guru honorer masuk data pokok pendidikan (dapodik) karena ia mengaku masih banyak diterima keluhan terkait sulitnya mendaftar ke sistem tersebut.
"Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di dapodik? Hal-hal yang menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu harus diselesaikan segera," ucapnya.
Simak juga 'Jokowi Bicara Masalah Guru Honorer: 2024 Akan Ada 1 Juta ASN P3K':
(bel/azh)
