.webp)
Program makanan pencegah stunting atau pemberian makanan tambahan (PMT) lokal Pemkot Depok menjadi sorotan publik. Usai ramai disorot, Pemkot Depok pun menghentikan sementara program menu pencegah stunting ini.
Sebagaimana diketahui, makanan tambahan untuk mencegah stunting di Depok menjadi sorotan karena berisi tahu dan nugget. Padahal anggarannya mencapai Rp 4,9 miliar. Satu paket makanan itu dikatakan bernilai Rp 18 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, sorotan tertuju pada stoples makanan yang bergambar Walkot dan Wakil Walkot Depok. Hal itu disorot karena anggarannya berasal dari APBN.
Pemkot Depok kemudian menjelaskan bahwa makanan itu disajikan sesuai resep dari UNICEF yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Pemkot Depok juga menyatakan akan mengganti stiker di stoples tersebut.
Sementara itu, Wali Kota (Walkot) Depok, Mohammad Idris, menjelaskan menjelaskan mengapa harga menu itu senilai harga Rp 18 ribu. Idris menyebut nominal itu merupakan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Kita serahkan ke penyedia, nominal ini ketentuan dari kementerian, jadi satu kali makan kudapan atau lengkap itu Rp 18 ribuan. Ada PPh (Pajak Penghasilan) sekian persen, ongkos untuk antar (Ocan Bananas) setiap antar Rp 2 ribu, itu ada wadah plastik standar," kata Idris dalam keterangannya di website Pemkot Depok dilihat detikcom, Kamis (23/11).
Baca berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sesuai Juknis Kemenkes
Idris menyebut UMKM penyedia makanan stunting melakukan subsidi silang untuk dapat mencakup Rp 18 ribu tanpa mengurangi gizi sesuai juknis Kemenkes. Pihaknya menyerahkan UMKM untuk menyiapkan makanan di bawah pengawasan Puskesmas.
"Misal kudapan itu lebih murah tanpa mengurangi spek yang arahan kementerian, nah ini disubsidi silang, untuk makanan lengkap yang satu hari ini ada tambahannya, nggak seperti kudapan, sebab harus ada sayur, makanan bernutrisi hewani tadi," jelasnya.
"Jadi pintar-pintar si penyedia, tetapi nggak ngakalin (nggak kurangi spek), ini diawasi puskesmas," tambahnya.
Namun, Idris mengakui awal mula viralnya menu pelaksanaan PMT lokal disebabkan oleh kesalahpahaman atau miskomunikasi di satu kecamatan.
"Sosialisasi memang waktunya singkat, karena harus selesai program ini 28 hari, karena masuknya ABT (perubahan anggaran), makanya harus selesai. Ada salah satu kecamatan miskomunikasi tentang menunya bukan program, mereka terbiasa membuat menu untuk anak-anak stunting di posyandu, standarnya itu ternyata nggak dipahami," jelasnya.
Terkait harga, menurutnya, ada keluhan-keluhan menu PMT lokal. Padahal, kata Idris, pada hari pertama pihaknya sudah memberitahukan hari pertama yakni kudapan bukan makanan lengkap.
"Kecamatan Tapos membuat makannya lengkap, yang lainnya kudapan. Makanya onde-onde tiga biji sudah memenuhi persyaratan, bahkan kita orang dewasa makan itu kenyang. Jadi jangan dianalogikan dengan orang yang suka makan. Ini kan (mau dikasih) ke anak susah makan, maka diupayakan dengan edukasi orang tuanya dengan bercerita dan sebagainya," tegasnya.
"Jadi itu yang salah paham menunya harusnya kudapan di Tapos itu, dia bikin lengkap, dengan dana segitu, itu yang jadi masalah jadi ribut," tutupnya.
Klaim Berat Badan Balita Naik
Idris mengklaim berat badan balita mulai naik berkat program makan stunting atau pemberian makanan tambahan (PMT) lokal. Dia mengatakan dalam waktu sepekan program berjalan, berat badan balita mulai naik.
"Itu terbukti dampak dari pemberian makanan, seminggu program berjalan, anak-anak yang kita timbang nggak ada yang stuck (mandek), semuanya naik. Bahkan, ada anak yang kenaikannya itu satu kilo, karena benar menjalankannya," kata Idris dalam keterangannya di website Pemkot Depok.
PMT Disetop Sementara
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menghentikan sementara program makanan stunting atau pemberian makanan tambahan (PMT) lokal usai menuai polemik. Pemkot akan melakukan evaluasi tiga hari ke depan.
"Dalam waktu tiga hari ke depan, Dinkes, Puskesmas, dan lintas sektor pelaksanaan kegiatan akan melakukan evaluasi pemberian PMT lokal, edukasi, dan pemberdayaan," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok Mary Liziawati dalam keterangannya di situs Pemkot Depok dilihat, Jumat (24/11).
Mary mengatakan program makanan stunting ini sudah dimulai sejak 10 November sampai 7 Desember. Namun PMT lokal dijeda mulai hari ini sampai 26 November untuk dievaluasi. Jeda pemberian makanan tambahan untuk mencegah stunting juga dilakukan setelah mendapatkan masukan dari DPRD Depok hingga masyarakat.
Dia menyampaikan evaluasi yang akan dilakukan meliputi pemantauan kenaikan berat badan balita sasaran, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, dan kader. Serta tetap melakukan edukasi gizi seimbang dan pemberian makan bagi anak dan balita (PMBA) kepada pengasuh atau ibu balita.
Selain itu, pemantauan pertumbuhan balita sasaran serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan. Mary menyebut langkah yang dilakukan bertujuan meningkatkan kualitas kegiatan PMT lokal.
"Dengan jeda ini maka akhir kegiatan rangkaian PMT Lokal ini semula 7 Desember 2023 akan mundur menjadi 11 Desember 2023. Saya berharap, program PMT lokal di Kota Depok tidak dihentikan sepenuhnya," jelasnya.
Mary menerangkan program tersebut bermanfaat, khususnya bagi balita yang berisiko stunting atau balita dengan gizi kurang atau balita dengan berat badan kurang atau berat badan tidak naik. Berdasarkan pemantauan di lapangan, didapatkan tren kenaikan berat badan balita sasaran yang dipantau melalui pengukuran oleh tenaga Puskesmas dan kader posyandu menggunakan antropometri atau timbangan berat badan standar Kementerian Kesehatan.
"Setelah dilakukan penimbangan berat badan balita kembali, maka data kuantitatif akan disampaikan setelah data dari seluruh wilayah di Kota Depok telah terhimpun secara lengkap. Dalam hal ini, Dinkes Kota Depok akan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak," ucapnya.
"Tentunya pada sisa separuh waktu yang ada atau sekitar 14 hari ke depan dalam rangka perbaikan program PMT lokal di Kota Depok. Semoga dengan perbaikan ini penurunan angka stunting Depok lebih baik lagi," tambahnya.
