.webp)
Wali Kota (Walkot) Depok, Mohammad Idris, menjelaskan menu program makan stunting atau pemberian makanan tambahan (PMT) senilai Rp 18 ribu yang menuai sorotan publik belakangan ini. Idris menyebut nominal itu merupakan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Kita serahkan ke penyedia, nominal ini ketentuan dari kementerian, jadi satu kali makan kudapan atau lengkap itu Rp 18 ribuan. Ada PPh (Pajak Penghasilan) sekian persen, ongkos untuk antar (Ocan Bananas) setiap antar Rp 2 ribu, itu ada wadah plastik standar," kata Idris dalam keterangannya di website Pemkot Depok dilihat detikcom, Kamis (23/11/2023).
Idris menyebut UMKM penyedia makanan stunting melakukan subsidi silang untuk dapat mencakup Rp 18 ribu tanpa mengurangi gizi sesuai juknis Kemenkes. Pihaknya menyerahkan UMKM untuk menyiapkan makanan di bawah pengawasan Puskesmas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misal kudapan itu lebih murah tanpa mengurangi spek yang arahan kementerian, nah ini disubsidi silang, untuk makanan lengkap yang satu hari ini ada tambahannya, nggak seperti kudapan, sebab harus ada sayur, makanan bernutrisi hewani tadi," jelasnya.
"Jadi pintar-pintar si penyedia, tetapi nggak ngakalin (nggak kurangi spek), ini diawasi puskesmas," tambahnya.
Namun, Idris mengakui awal mula viralnya menu pelaksanaan PMT lokal disebabkan oleh kesalahpahaman atau miskomunikasi di satu kecamatan.
"Sosialisasi memang waktunya singkat, karena harus selesai program ini 28 hari, karena masuknya ABT (perubahan anggaran), makanya harus selesai. Ada salah satu kecamatan miskomunikasi tentang menunya bukan program, mereka terbiasa membuat menu untuk anak-anak stunting di posyandu, standarnya itu ternyata nggak dipahami," jelasnya.
Terkait harga, menurutnya, ada keluhan-keluhan menu PMT lokal. Padahal, kata Idris, pada hari pertama pihaknya sudah memberitahukan hari pertama yakni kudapan bukan makanan lengkap.
"Kecamatan Tapos membuat makannya lengkap, yang lainnya kudapan. Makanya onde-onde tiga biji sudah memenuhi persyaratan, bahkan kita orang dewasa makan itu kenyang. Jadi jangan dianalogikan dengan orang yang suka makan. Ini kan (mau dikasih) ke anak susah makan, maka diupayakan dengan edukasi orang tuanya dengan bercerita dan sebagainya," tegasnya.
"Jadi itu yang salah paham menunya harusnya kudapan di Tapos itu, dia bikin lengkap, dengan dana segitu, itu yang jadi masalah jadi ribut," tutupnya.
 Walkot Depok M Idris (Devi/detikcom) |
Klaim Berat Badan Balita Naik
Sebelumnya, Wali Kota (Walkot) Depok, M Idris mengklaim berat badan balita mulai naik berkat program makan stunting atau pemberian makanan tambahan (PMT) lokal. Dia mengatakan dalam waktu sepekan program berjalan, berat badan balita mulai naik.
"Itu terbukti dampak dari pemberian makanan, seminggu program berjalan, anak-anak yang kita timbang nggak ada yang stuck (mandek), semuanya naik. Bahkan, ada anak yang kenaikannya itu satu kilo, karena benar menjalankannya," kata Idris dalam keterangannya di website Pemkot Depok dilihat detikcom, Kamis (23/11).
Sorotan Netizen
Sebelumnya, makanan tambahan untuk mencegah stunting di Depok menjadi sorotan karena berisi tahu dan nugget. Padahal anggarannya mencapai Rp 4,9 miliar. Satu paket makanan itu dikatakan bernilai Rp 18 ribu.
Selain itu, sorotan tertuju pada stoples makanan yang bergambar Walkot dan Wakil Walkot Depok. Hal itu disorot karena anggarannya berasal dari APBN.
Pemkot Depok kemudian menjelaskan bahwa makanan itu disajikan sesuai resep dari UNICEF yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Pemkot Depok juga menyatakan akan mengganti stiker di stoples tersebut.
(dnu/dnu)
