Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbicara terkait rencana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemendagri menyayangkan jika pembubaran itu dilakukan menjelang Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilu yang digelar Bawaslu RI di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Rabu (27/9/2023).
Rencana pembubaran itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. RUU ASN itu telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke paripurna.
Padahal, menurut Akmal, potensi pelanggaran netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 dinilai akan semakin tinggi. Apalagi, kata dia, kalau sanksi yang diberikan KASN kepada ASN tak netral itu tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
"(Kerawanan) berikutnya, sanksi kepada kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN. Sayangnya, sekali lagi draf RUU ASN sudah disahkan, dan sayangnya KASN di (dalam) rekomendasinya dibubarkan," ujar Akmal.
"Artinya sekali lagi memang kemarin itu menunggu rekomendasi untuk memberi sanksi kepada ASN-ASN yang terindikasi tidak netral," sambungnya.
Akmal mengatakan akibat pembubaran KASN itu, tentunya akan memberatkan tugas Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN. Sebab, menurutnya, ASN nantinya akan langsung berada di bawah Kemenpan-RB.
"Saya belum tahu kapan selesai revisi UU ASN ini, tapi Kemendagri akan membuka hotline ini tapi kami akan segera selesaikan ini. Saat ini kita baru paripurna tahap pertama. Karena kalau belum diketok, KASN masih berjalan seperti biasa," paparnya.
Selengkapnya pada halaman berikut.
(amw/lir)