.webp)
Rp 523 Miliar Dana Bansos Salah Sasaran
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan ada ratusan ribu penerima bansos yang memiliki penghasilan cukup. Angka itu merujuk pada data NIK yang didapat saat Mensos Risma berkunjung ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Dari Bu mensos datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," kata Pahala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pahala mengatakan data 493 ribu penerima bansos salah sasaran itu lalu disandingkan dengan data yang terdapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, puluhan ribu ASN tercatat masih menjadi penerima bansos.
"Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23.800 itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ungkap Pahala.
KPK lalu melakukan perhitungan terkait 493 ribu bansos yang salah sasaran tersebut. Pahala mengatakan ada Rp 523 miliar uang negara tiap bulannya dalam program bansos yang digunakan tidak tepat sasaran.
"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp 140 miliar per bulan itu sebenarnya kita nggak tepat kasihnya," ungkap Pahala.
(ygs/lir)
