Migrant Watch mendukung upaya KPK mengusut dugaan korupsi sistem proteksi pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Migrant Watch menilai banyak hal kotor dalam penempatan PMI yang harus dievaluasi.
"Ini sebagai bukti kepada publik bahwa banyak hal kotor di dalam dunia penempatan pekerja migran Indonesia yang harus dibersihkan dan dievaluasi. Teriakan kami selama ini bukan isapan jempol belaka. Kami mengapresiasi KPK," kata Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).
Azmil mengatakan pihaknya mendukung penuh KPK dalam membongkar kasus lebih besar lagi terkait korupsi yang melibatkan perlindungan para pekerja migran di luar negeri. Dia berharap penggeledahan pada Jumat (18/8) di Kemnaker menjadi pintu masuk bagi KPK dalam mengungkap kasus lainnya.
"Ini baru langkah awal yang dibongkar KPK. Masih banyak kasus yang lebih besar lagi dalam bancakan sistem dan praktik monopoli serta berbagai kegiatan penghamburan uang negara. Seperti kebijakan kartel SPSK ke Arab Saudi dan Malaysia, bancakan pengurusan visa Malaysia, dan berbagai kebijakan lainnya menghisap darah PMI dan membunuh hak warga negara untuk bekerja ke luar negeri. Semoga ini pintu masuk KPK untuk membersihkan hal-hal kotor tersebut," jelas Aznil.
Lebih lanjut Aznil membantah pengusutan dugaan korupsi di Kemnaker yang dilakukan KPK saat ini berasal dari laporannya. Dia justru menyinggung banyak keresahan para kaum pekerja migran yang sering tidak digubris oleh pemerintah.
"Itu sepenuhnya wewenang KPK. Migrant Watch bersama mahasiswa dan teman-teman lainnya tugasnya berteriak di jalanan. Kita tidak tahu suara kita didengar malah kami kecewa kok hanya kasus ini yang dibongkar. Sementara kasus lainnya yang menjadi concern kami belum disentuh," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Lihat juga Video: Penuhi Panggilan Kejagung, Pengacara Irwan Hermawan Dikonfrontasi Soal Duit Rp 27 M
(ygs/idh)