Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 386 sertifikat tanah di Pulau Panggan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Dari 386 itu, Hadi menyerahkan secara door to door 35 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satu sertifikat tanah wakaf.
"Pagi ini kita baru saja menyerahkan sertifikat secara door to door, program PTSL ini bukan hanya di kota-kota besar tapi merambah sampai wilayah terkecil. Saat ini kita ada di Pulau Panggang yang masyarakatnya notabene adalah hidupnya sebagai nelayan, ada guru juga, dan satpol PP," kata Hadi Tjahjanto, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).
Terbitnya sertifikat di Pulau Panggang menegaskan program legalisasi aset bukan hanya berfokus di daratan atau perkotaan, melainkan juga menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil, pedesaan, bahkan daerah perbatasan. Hadi memastikan langsung sertifikat yang dibagikan telah sesuai dengan nama penerima, luas bidang tanahnya, dan tidak ada praktik pungutan liar.
"Kalau saya lihat di lapangan tidak ada kendala karena masyarakat membantu, Pak Bupatinya membantu, aparat di bawah membantu, sinergi kolaborasi antara Kepala Kantor Pertanahan dengan Bupati bagus, didukung Kajari, Kapolres, Dandim membantu makanya tidak ada masalah," lanjutnya.
Program PTSL di seluruh Indonesia ditargetkan 126 juta bidang tanah. Saat ini yang sudah terdaftar berjumlah 105,2 juta bidang, di mana 86,5 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.
Adapun di Kabupaten Kepulauan Seribu persentase tanah terdaftar sudah 99,5 persen. PTSL di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara ditargetkan rampung 100 persen pada tahun ini.
"Sekarang sudah 99,5%, kira-kira tahun ini selesai jadi Kabupaten Lengkap, namun saya ingin melihat secara langsung benar tidak sertifikatnya, sudah sesuai by name by address, kemudian patoknya tidak ada masalah ternyata sudah selesai tinggal 0,5%, tahun ini (ditargetkan, red) selesai sebagai Kabupaten Lengkap," ungkap Hadi.
Hadi juga menerangkan dampak ekonomi dari program sertifikasi tanah sejak tahun 2017 mencapai sekitar Rp 5,574 triliun. Di Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan selama tahun 2022) mencapai Rp 25 triliun.
"Saya tadi melihat satu per satu, di samping saya lihat sesuai dengan namanya, luasnya batasnya di mana sudah jelas, dan masyarakat memiliki kemampuan entrepreneur UMKM untuk berdagang di wilayah Kepulauan Seribu, ini sehingga perekonomian mereka cukup luar biasa. Ini akan terus kita kerjakan di wilayah-wilayah lain agar dampak dari PTSL bisa dirasakan langsung oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka," ucapnya.
(idn/dhn)