Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan tenggat selama sebulan bagi perusahaan untuk merapikan kabel semrawut. Apabila hal itu tak diindahkan, Heru mengancam tak akan memberikan izin penambahan jaringan kepada perusahaan.
"Saya mintakan kepada Asbang (Asisten Pembangunan) bahwa kita berikan satu bulan untuk mereka merapikan, pemilik kabel harus bertanggung jawab terhadap kerapian pemasangan kabel-kabel di seluruh Jakarta," kata Heru Budi di kantor Dinas Perhubungan, Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).
"(Apabila tak diindahkan) ya mungkin kita pikirin izinnya, kan mereka ke depan perlu perizinan untuk tambahan jaringan dong," sambung dia.
Heru meminta pemilik kabel fiber optik mesti bertanggung jawab terhadap kerapian pemasangan kabel di seluruh wilayah Jakarta, khususnya di jalur yang rawan terjadinya kecelakaan.
"Jadi intinya adalah yang dirapikan itu adalah jalur-jalur yang rawan atau jalur dari jauh protokol sampai jalan, jalur-jalur sekunder. Kan Jakarta luas ya. Saya minta mereka rapikan dan bisa bertanggung jawab," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, para pemilik kabel menjuntai di jalanan berjanji akan melakukan perbaikan dalam sebulan ke depan setelah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI akan memberikan sanksi bila pemilik kabel tidak melakukan perbaikan.
"Nanti kalau sebulan lewat tidak eksekusi, Pemprov sanksi," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Afan Adriansyah di Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (6/8).
Afan belum memerinci sanksi apa yang nantinya akan diberikan. Dirinya hanya berkelakar akan menggunting kabel yang ada.
"Kalau sebulan lewat, digunting, ha-ha-ha.... Tapi kan mereka benahi dulu," sebutnya.
(taa/dwia)