Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sedang mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta semua pihak untuk mencari tahu dulu alternatif pengganti sistem PPDB zonasi ini.
"Yang pertama kita perlu tahu dulu apa konsep penggantinya. Kalau itu clear, baru kita bicara soal penghapusan," kata Huda kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).
Huda menyebut untuk level publik luas, sistem zonasi ini sebenarnya menguntungkan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah untuk tetap mendapat hak di bidang pendidikan. Meski demikian, Huda tak menampik selama PPDB berjalan, ada target terkait pemerataan yang belum terpenuhi.
"Problem sesungguhnya adalah selama 10 tahun dilakukan sistem penerapan PPDB apa yang menjadi targetnya belum memenuhi, satu soal pemerataan," ungkapnya.
Baca juga: Nasib PPDB Zonasi dalam Pertimbangan Jokowi |
Dia mengatakan sekolah negeri baik tingkatan SD, SMP, SMA masih minim ditemui di beberapa daerah. Huda lantas mengungkap dua hal penting dalam pembenahan sektor pendidikan di Indonesia.
"Sebenarnya sistemnya mau apa pun clear gitu, jadi pemerintah saya kira akan lebih bagus untuk satu; peningkatan pemerataan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah rata," kata Huda.
"Kedua, pembangunan sekolah. Nah pembangunan sekolah itu bisa disiasati dengan sistem kolaborasi dengan sekolah swasta artinya pemerintah harus menyediakan pendanaan yang itu berlaku sama dengan diterapkan nanti di sekolah swasta," sambungnya.
Huda mengingatkan kembali penerapan sistem PPDB zonasi pada hakikatnya untuk pemerataan sekolah supaya menjadi favorit di semua tingkatan. Namun, kata dia, yang ditemui saat ini tak ada perubahan yang signifikan.
"Yang terjadi 10 tahun diterapkan masih saja sekolah yang dulunya favorit tetap favorit, yang tidak favorit tidak berubah jadi favorit. Karena intervensi pemerintah relatif tidak maksimal," pungkasnya.
Jokowi Cek Mendalam
Jokowi sebelumnya mengakui tengah mempertimbangkan untuk menghapus PPDB sistem zonasi. Jokowi mengatakan kebijakan itu akan dikaji kembali secara mendalam.
"Dipertimbangkan," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).
Jokowi mengatakan akan mengecek terlebih dulu baik dan buruk kebijakan PPDB sistem zonasi.
"Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," ujarnya.
Simak Video 'Muzani Sebut Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi di PPDB':
(dwr/knv)