Nasib PPDB Zonasi dalam Pertimbangan Jokowi

Jakarta -

Nasib penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang menuai polemik di masyarakat kini dalam pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Plus dan minus kebijakan PPDB sistem zonasi bakal ditinjau ulang oleh Jokowi.

PPDB sistem zonasi menjadi polemik belakangan ini setelah keluhan disampaikan oleh sejumlah pihak di daerah. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy lantas menanggapi keluhan tersebut.

Dia mengaku sudah mengantongi data terkait polemik kasus PPDB jalur zonasi. Muhadjir menyebut kasus PPDB itu semestinya bisa diselesaikan di tingkat daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Muhadjir meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merencanakan PPDB. Bahkan, menurut Muhadjir, perencanaan sudah bisa dilakukan setahun sebelumnya.

"Intinya kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu, jangan terlalu mepet waktunya pada masa penerimaan karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan," ujar Muhadjir.

Muhadjir mencontohkan anak-anak penerimaan calon siswa SMP. Dia menjelaskan proses perencanaan bisa dilakukan sejak anak tersebut masih di bangku kelas 6 SD.

"Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antarkepala sekolah, masing-masing kepala dinas. Sehingga bahkan anak itu tahun depan dia sudah tahu tahun depan dia harus sekolah di mana dengan PPDB itu," ujar Muhadjir.

Jokowi Minta Masalah Lapangan Diselesaikan

Setelah itu, Jokowi menyampaikan pernyataan mengenai polemik PPDB zonasi. Jokowi mendorong permasalahan yang terjadi di semua daerah itu diselesaikan dengan baik-baik.

"Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan," kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (20/7/2023).

Jokowi menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Menurut Jokowi, pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.

"Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya," ucap Jokowi.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya

Sorotan Ombudsman

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi kini semakin buruk. Hal ini dikarenakan hampir di tiap kabupaten/kota maupun provinsi ditemukan permasalahan.

"Ini kan PPDB sejak 2017 (sistem zonasi), tiap tahun berulang kasusnya. Bahkan kalau secara nasional, saya mengatakan bahwa tahun ini lebih buruk dibanding tahun sebelumnya," kata Anggota ORI, Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan saat menghadiri Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Hotel Grand Artos Magelang, Kamis (3/8).

Menurutnya, yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi sangat banyak. Masalah tersebut juga merata di semua daerah.

"Ya karena begini, sudah 6 tahun kita nggak belajar dari pengalaman. Sudah 6 tahun ternyata makin meluas hampir semua daerah terjadi secara nasional baik tingkat kabupaten/kota yang SD,SMP dan provinsi SMA," katanya.

Dia berharap pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan PPDB ini. Pihaknya juga siap memberikan masukan sebagai evaluasi.

"Mungkin ke depan dilakukan pembenahan yang luar biasa. Banyak usulan dari Ombudsman, tetapi yang paling penting adalah dilakukan evaluasi komprehensif," katanya.

Salah satu hal yang sangat perlu dilakukan menurutnya adalah penyusunan pemetaan distribusi sekolah. Selama ini belum ada pemetaan.

"Termasuk misalnya, peta distribusi sekolah dan kualitas masing-masing sekolah, kita punya nggak? Kemudian, peta potensi calon peserta didik, kita punya nggak? kita nggak punya, jadi kita nggak pernah tahu tahun depan akan berapa banyak lagi anak yang potensial akan masuk ke SD atau dari TK, SD, SMP, SMA," tegas dia.

Sekjen Gerindra Ungkap Pertimbangan Jokowi

Selanjutnya, Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan aspirasi mengenai polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Muzani mengatakan sistem PPDB membuat sekolah yang tidak unggul menjadi semakin tidak unggul.

"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8).

Menurut Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Muzani menyebut persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.

"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," ujarnya.

"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan sejatinya sistem yang dibangun di PPDB untuk pemerataan sekolah unggulan sudah baik. Akan tetapi, kata Muzani, perlu ada penyempurnaan agar tidak menimbulkan masalah di tahun berikutnya.

"Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," kata Muzani.